Jurnal Locus Delicti

PENGGUNAAN AI TERHADAP OTOMATISASI SENJATA DALAM KONFLIK BERSENJATA: TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

2025-06-29T15:40:58+08:00

Kemajuan kecerdasan buatan (Artificial
Intelligence/AI) telah melahirkan Autonomous
Weapon Systems (AWS) yang mampu mengambil
keputusan tanpa keterlibatan manusia secara
langsung. Artikel ini mengkaji penggunaan AWS
dalam konflik bersenjata dari perspektif Hukum
Humaniter Internasional (HHI), khususnya terkait
prinsip proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara
keuntungan militer dan dampak terhadap warga
sipil. Metode yang digunakan adalah kualitatif
dengan pendekatan deskriptif normatif, yang
mengandalkan bahan hukum primer seperti
Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977,
dan perjanjian-perjanjian internasional relevan
lainnya, serta literatur sekunder dari jurnal dan
pendapat ahli. Hasil pembahasan menunjukkan
bahwa AWS tidak memiliki kapasitas untuk
melakukan penilaian moral atau kontekstual
sebagaimana manusia, sehingga sulit menjamin
kepatuhan terhadap prinsip proporsionalitas. Studi
kasus penggunaan drone Shahed oleh Rusia dalam
konflik Ukraina menunjukkan serangan-serangan
yang cenderung indiscriminative dan tidak
proporsional. Ketiadaan pengawasan manusia secara
bermakna “meaningful human control” juga
memperbesar risiko pelanggaran HHI. Dengan
demikian, penggunaan AWS dalam bentuknya saat
ini belum memenuhi standar hukum internasional.
Artikel ini merekomendasikan pentingnya
pembentukan regulasi internasional yang lebih tegas
serta penguatan akuntabilitas dalam penggunaan
teknologi militer berbasis AI.

KEBIJAKAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN GIANT SEA WALL : ANTARA PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR DAN KEPENTINGAN ELIT EKONOMI

2025-06-29T15:41:00+08:00

Indonesia berencana membangun Giant Sea Wall
(GSW) untuk mengatasi ancaman kenaikan
permukaan air laut dan abrasi. Proyek ini strategis
untuk melindungi infrastruktur vital dan beradaptasi
dengan perubahan iklim. Namun, GSW memunculkan
kekhawatiran serius terkait dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi, seperti kerusakan ekosistem,
hilangnya mata pencarian nelayan, dan biaya tinggi.
Selain itu, muncul isu potensi dominasi kepentingan
elit ekonomi, mempertanyakan transparansi dan
akuntabilitas. Artikel ini menganalisis kebijakan
hukum yang menyeimbangkan perlindungan pesisir
dengan potensi kepentingan elit, serta sejauh mana
partisipasi masyarakat diakomodasi. Tujuannya
adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang
lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pemangku
kepentingan.

Kriminalisasi Sewa Rahim di Indonesia : Suatu Perbandingan dengan Amerika Serikat

2025-06-29T15:41:02+08:00

Negara Indonesia belum menetapkan peraturan yang
jelas dan khusus untuk praktik sewa Rahim
(surrogate mother). Secara hukum positif, praktik ini
tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan
Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Reproduksi, dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan. Praktik reproduksi
berbantu hanya dapat dilakukan oleh pasangan
suami istri yang sah tanpa melibatkan pihak ketiga
seperti ibu pengganti. Prinsip dibalik larangan ini
adalah bahwa proses pembuahan dan penanaman
embrio harus terjadi dalam tubuh istri biologis
sehingga menyewa rahim dianggap melanggar
norma sosial dan hukum Indonesia. Meskipun secara
implisit dilarang, tidak ada regulasi khusus yang
mengatur secara rinci praktik sewa Rahim. Hal ini
menciptakan kekaburan hukum dan memungkinkan
praktik sewa rahim berlangsung secara tertutup dan
tidak terawasi. Kondisi ini juga menimbulkan
masalah hukum terkait status anak hasil sewa rahim.
Hal ini dapat menyebabkan konflik tentang hak asuh,
kewarganegaraan, dan status keperdataan anak
karena belum ada kepastian hukum yang mengatur
hal ini secara khusus. Studi yang dilakukan di negara
negara yang telah melegalkan praktik sewa Rahim
seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa sistem
hukum yang jelas dan ketat dapat memberikan
perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat
termasuk orang tua pengganti, ibu pengganti, dan
anak yang dilahirkan. Pengembangan undang-
undang khusus mengenai sewa rahim di Indonesia
menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan
hukum, memberikan perlindungan hukum yang
memadai, dan mencegah konflik hukum di masa depan. Regulasi ini juga dapat mengurangi risiko
praktik ilegal dan memberikan kepastian hukum
terkait status anak serta hak dan kewajiban para
pihak.

LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM PERSPEKTIF REGULASI HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

2025-06-29T15:41:04+08:00

Cryptocurrency merupakan terobosan baru
pengembangan adaptasi transaksi dalam
perekonomian. Di Indonesia, Cryptocurrency masih
menjadi hal baru yang perlu untuk dibahas
mengingat sudah banyak masyarakat yang
melakukan perubahan pola transaksi ekonomi dan
transaksi mata uang non tunai. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kedudukan
cryptocurrency menurut regulasi hukum positif di
Indonesia dan perlindungan konsumen atau
perlindungan hukum terhadap investor yang
melakukan investasi cryptocurrency di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
dengan menggunakan pendekatan kasus dan
pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian
ini menunjukan bahwa, kedudukan cryptocurrency
di Indonesia berdasarkan hukum positif di Indonesia
adalah tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana
diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No 7 Tahun 2011
tentang Mata Uang. Selanjutnya, perlindungan
hukum bagi konsumen atau investor cryptocurrency
secara preventif diatur dalam UU Perdagangan dan
UU Perlindungan Konsumen, sedangkan dalam
kegiatan e-commerce dilindungi oleh UU ITE.

CEDAW: ADVOKASI KAUM FEMINISME MELAWAN PERAMPASAN HAK-HAK PEREMPUAN OLEH TRADISI ADAT DI NUSA TENGGARA TIMUR

2025-06-29T15:41:06+08:00

Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women (CEDAW) menjadi
tameng bagi hak-hak perempuan yang tergerus oleh
tradisi adat di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta
bagiamana gerakan feminis daerah menggunakan
CEDAW sebagai alat perjuangan. Dengan
menggunkan riset hukum normatif dan studi kasus,
terungkap bahwa meski Indonesia sudah
mengesahkan CEDAW lewat UU No. 7 Tahun 1984,
pelaksanaannya di masyarakat masih tersendat,
terutama karena kuatnya budaya patriarki dan
kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan
hukum internasional. Praktik semacam kawin
tangkap dan sistem belis adalah contoh nyata
perlakuan tidak adil berdasarkan budaya yang
meremehkan perempuan. Akan tetapi, gerakan
feminis daerah seperti komunitas Lowewini dan
program Water for Women mampu mengartikan
nilai-nilai CEDAW ke dalam taktik pembelaan yang
berakar pada budaya lokal. Program ini
menggalakkan kesadaran gender lewat pendekatan
komunitas, melibatkan perempuan dalam putusan
penting, serta menghidupkan kembali tradisi seperti
Roko Molas Poco yang menjadikan perempuan
sebagai lambang kehidupan. Penelitian ini
memperlihatkan bahwa kolaborasi antara CEDAW
dan gerakan feminis daerah di NTT punya potensi
besar dalam menaklukkan rintangan struktural dan
budaya demi terpenuhinya hak-hak perempuan.

TANTANGAN SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

2025-06-29T15:41:08+08:00

Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia hanya
bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan
bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih baik.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Proses Litigasi atau Peradilan Anak secara khusus memang
sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang
mengedepankan sistem diversi. Dalam Proses Litigasi tidak boleh mengurangi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang
dan memperoleh pendidikan. Sistem pemidanaan edukatif bagi
anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang
Undang Nomor 3 Tahun 1997, terutama terkait dengan sanksi
yang dijatuhkan terhadap anak menurut Pasal 24 ayat (1), yakni
mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,
pembinaan dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada
Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang
bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
Sistem diversi yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan
Sistem diversi yang diterapkan di luar negeri. Dimana sistem
diversi bekerja sama dengan Departemen Sosial. Sesuai
UndangUndang No. 12 Tahun 2011 maka diversi harus
diutamakan kepada anak agar supaya tidak ada dampak
psikologis. Hambatan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan
edukatif maupun diversi bagi anak, dimana hakim di Indonesia
dalam penjatuhan pidana bagi anak yang berhadapan dengan
hukum hanya mengacu kepada undang-undang yang diterapkan
secara kaku tanpa memperhatikan latar belakang, kepentingan
anak, dan dampak psikologis anak terhadap putusan itu serta
tanpa mengedepankan keadilan bagi anak.