View of PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DESA WAE CODI KECAMATAN CIBAL BARAT, KABUPATEN MANGGARAI)

Return to Article Details PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DESA WAE CODI KECAMATAN CIBAL BARAT, KABUPATEN MANGGARAI) Download Download PDF