Jurnal Pacta Sunt Servanda

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP LINTAS BATAS NEGARA DEMI MENJALANKAN TRADISI ADAT DI PERBATASAN INDONESIA- TIMOR LESTE

Ni Luh Ita Sari — 2024-09-01

Upacara adat lintas negara antara masyarakat Indonesia dan Timor Leste, sering menyebabkan pelanggaran batas negara meskipun didorong oleh tradisi yang telah lama berlangsung dan kedekatan budaya kedua negara. Meskipun kegiatan ini dilandasi oleh niat baik untuk menjaga tradisi adat, hal ini berpotensi menimbulkan konflik dengan hukum perbatasan negara yang mengatur pelintas batas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum terkait pelanggaran batas negara yang terjadi dalam konteks tradisi adat lintas negara, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun tradisi adat memiliki nilai sosial yang kuat, pelanggaran batas negara yang terjadi tetap dikenakan sanksi hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Di Indonesia, pengaturan tentang wilayah negara diatur dalam Undang-Undang, sementara di Timor Leste, pengelolaan perbatasan diatur oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam menyeimbangkan penghormatan terhadap tradisi adat dengan penegakan hukum perbatasan dan kedaulatan negara, serta pentingnya pengembangan kebijakan yang lebih inklusif untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat di kawasan perbatasan.

PROTECT BALI: THE EVOLUTION OF REGULATIONS IN ADDRESSING CHALLENGE TO OVERTOURISM IN BALI

Alexandra Kyra Trisno — 2024-09-01

Bali Island is a premier tourist destination known for its natural beauty and rich cultural heritage. However, uncontrolled tourism growth or overtourism has triggered significant environmental, social, and cultural challenges. This research aims to evaluate the effectiveness of existing regulations and examine the urgency of establishing new ones to address the growing complexity of tourism impacts. This study employs a normative legal method using a conceptual approach, comparative analysis, and legislative review. The findings indicate that although national and regional laws, such as Law No. 10 of 2009 and Bali Regional Regulation No. 5 of 2020, promote sustainable tourism, their implementation faces challenges, including weak enforcement and limited community participation. Thus, new, more adaptive regulations are needed that integrate environmental, social, and cultural principles. These measures are essential to safeguard Bali’s identity and ensure the sustainability of its tourism industry amidst globalization and increasing visitor pressure.

ANALISIS PERKEMBANGAN JARINGAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN ANCAMAN GLOBAL AKIBAT PENYEBARAN TERORISME DI INDONESIA

Zivi Silvia Sitanggang — 2024-09-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perkembangan jaringan terorisme global yang pada akhirnya menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan internasional, termasuk di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Dalam analisanya, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai landasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai landasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan jaringan terorisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kondisi domestik seperti perpaduan sosial dan politik, keterlibatan jaringan internasional, serta aspek budaya. Perkembangan tersebut membawa dampak serius terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor politik, ekonomi, dan sosial.

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 26 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN OLEH PENGUSAHA PARIWISATA TERHADAP WISATAWAN DI KABUPATEN BADUNG

Haidar Ghazy Septian Rozak — 2024-09-01

Terdapatnya spekulasi subjektif mengenai kesenjangan pelayanan pariwisata di Bali khususnya di Kabupaten Badung dan sekitarnya yang tersiar di berbagai media perlu dibuktikan secara objektif dan nyata, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara objektif dan ilmiah terkait implementasi ketentuan Pasal 26 Huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) oleh pengusaha pariwisata terhadap wisatawan di Kabupaten Badung dan sekitarnya sekaligus mengetahui bentuk upaya penegakan hukum yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode penelitian melalui tiga teknik, yakni, teknik observasi secara langsung dan tidak langsung, serta wawancara kepada 3 pengusaha pariwisata dan masing-masing 5 wisatawan asing dan lokal yang ada sehingga, penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil studi penelitian menunjukkan pelayanan pariwisata di Kabupaten Badung dan sekitarnya memuaskan dan baik. Adapun dalam Pasal 25 UU Kepariwisataan mengamanatkan adanya kewajiban bagi wisatawan untuk menjaga dan menghormati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat serta menjaga ketertiban dan mencegah perbuatan pelanggaran hukum.

PROBLEMATIKA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT

Kadek Wida — 2024-09-01

Di Indonesia, bantuan hukum dianggap sebagai hak fundamental yang dapat diakses oleh setiap warga negara. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, program bantuan hukum di Indonesia bertujuan untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, program ini berfokus pada pelaksanaan dan pemeliharaan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai wujud tanggung jawab sosial dan kepeduliannya terhadap masyarakat, Peran advokat sangat krusial dalam memberikan bantuan hukum, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Untuk pelaksanaan bantuan hukum ini, Advokat harus memberikan dukungan yang cukup besar berupa tenaga dan dana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan hukum. Standardisasi pemeriksaan sah adalah penelitian yang dipimpin dengan melihat peraturan dan Penelitian normatif, atau penelitian doktrinal, berfokus pada analisis dokumen hukum dan bahan pustaka untuk memahami dan menerapkan pedoman hukum yang relevan dengan masalah hukum tertentu. Di antara kendala yang menghalangi advokat menangani kasus gratis adalah yang sering muncul ketika memberikan bantuan hukum gratis, seperti kebutuhan pembayaran subsidi dari klien yang keadaan keuangannya mencegah PERADI menangani kasus untuk menyetujui. Jangan sampai mendapatkan biaya bisnis/transportasi dari pelanggan, mereka bahkan harus bisa mengeluarkan uang mereka sendiri untuk mendukung kasus tersebut. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan dan mendukung bantuan hukum gratis (pro bono) sebagai bagian dari jaminan hak asasi warga negara di bidang hukum. Advokat memainkan peran penting dalam setiap proses hukum, setara dengan aparat penegak hukum lainnya.

PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PERUNDINGAN TRIPARTIT TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK

Chiquita Bulan Bheatrix Sinambela — 2024-09-01

Penelitian ini mengkaji studi hukum empiris mengenai sengketa ketenagakerjaan, dengan fokus khusus pada praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT HM Sampoerna di Denpasar. Dengan menggunakan metode kualitatif, termasuk wawancara dan observasi, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum “das sollen” dan praktik nyata “das sein” dalam konteks perundingan bipartit . Temuan ini menunjukkan adanya penyimpangan prosedural yang signifikan, seperti tidak adanya pemberitahuan sebelumnya dan komunikasi yang tidak memadai selama proses PHK, yang merugikan hak-hak pekerja dan menimbulkan rasa ketidakadilan dan menimbulkan rasa ketidakadilan. Penelitian ini menyoroti bahwa pekerja sering menghadapi inditimidasi dan penekanan untuk menandatangani perjanjian PHK tanpa pemahaman yang cukup atau dukungan hukum. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya mekanisme mediasi yang lebih baik, dengan menonjolkan peran perundingan mediator dalam menyelesaikan tripartit yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat. rekomendasi yang diajjukan mencakup peningkatan kesadaran hukum di kalangan pekerja, mendorong komunikasi terbuka antara pengusaha dan pekerja, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan guna melindungi hak-hak pekerja. Pada akhirnya, studi ini memberikan kontribusi terhadap diskurusus hubungan industrial di Indonesia dengan menyerukan praktik yang lebih adil dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja yang menghadapi PHK.

PENGATURAN PERKAWINAN NYENTANA DALAM MASYARAKAT ADAT DESA BURUAN, KECAMATAN PENEBEL, KABUPATEN TABANAN

Gusti Ngurah Darmaputra — 2024-09-01

Penelitian ini membahas tentang pengaturan tradisi perkawinan Nyentana dalam masyarakat adat Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Tradisi Nyentana merupakan bentuk perkawinan matrilineal yang memberikan posisi sentral kepada perempuan dalam sistem kekerabatan dan pewarisan, di mana pihak laki-laki masuk ke keluarga perempuan dan tunduk pada kewajiban adat istri. Meskipun tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan diakui dalam praktik adat serta agama, belum terdapat pengaturan tertulis dalam awig-awig desa adat yang secara tegas mengatur status hukum suami, hak waris anak, serta mekanisme perceraian. Ketiadaan pengaturan tertulis ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam konteks perceraian (mulih truna), hak waris anak, serta pengakuan hukum atas status sosial suami dalam keluarga istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyusunan awig-awig tertulis untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak waris, serta menjamin kesetaraan gender dalam masyarakat adat. Artikel ini juga merekomendasikan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional sebagai bentuk pengakuan terhadap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan hukum bagi seluruh warga adat. Tradisi Nyentana di Desa Buruan mencerminkan fleksibilitas budaya Bali yang perlu diselaraskan dengan prinsip konstitusional keadilan dan kesetaraan hukum.

ANALISIS REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA TEKNOLOGI DEEPFAKE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Ni Putu Martina Putri — 2024-09-01

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan fenomena deepfake, yaitu teknologi manipulasi digital berbasis algoritma deep learning yang mampu menciptakan konten audio-visual sintetis dengan tingkat realisme tinggi. Meskipun memiliki potensi positif dalam bidang seni dan hiburan, deepfake juga membuka ruang penyalahgunaan, khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pengguna teknologi deepfake dalam konteks hukum pidana Indonesia, serta mengkaji urgensi reformulasi kebijakan pidana sebagai respons terhadap perkembangan teknologi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal, melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan UU ITE, serta literatur hukum dan teknologi AI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindak pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP dan UU ITE, belum terdapat pengaturan khusus terhadap bentuk-bentuk kejahatan digital berbasis AI, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan kendala dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pidana yang meliputi kriminalisasi eksplisit terhadap penyalahgunaan deepfake, perluasan pertanggungjawaban pidana, serta penguatan instrumen pembuktian digital. Reformulasi ini bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap kehormatan, privasi, dan hak asasi manusia dalam ruang digital, sekaligus memastikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia adaptif terhadap kemajuan teknologi yang disruptif