THE ROLE OF THE POLRI IN THE LAW ENFORCEMENT OF THE DISTRIBUTION OF HATE SPEECH IN THE CITY OF BATAM, INDONESIA

Essty  Yana; Florianus  Yudhi Priyo Amboro; Eko  Nurisman; Nur  Hadiyati

doi:10.23887/glr.v3i1.321

Essty Yana Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.
Florianus Yudhi Priyo Amboro Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.
Eko Nurisman Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.
Nur Hadiyati Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

DOI: https://doi.org/10.23887/glr.v3i1.321

Keywords: Hate Speech, Electronic Information, Police, Law Enforcement

Abstract

The rise of hate speech cases through social media is the background for the writer in taking the object as research material. The implementation of applicable law must be in accordance with the conditions in daily life and be supported by the role of law enforcement and the community. The understanding of hate speech, the role of the police in law enforcement related hate speech then the solution to the existence of legal constraints is part of the formulation of the problem in this research. This research uses empirical legal research methods, so the basis for the writer to take primary data in the field directly with the first resource person. Supported by the existence of other laws and regulations in analyzing the data that has been obtained. This thesis research was carried out by taking data directly in the field and continued with literature study. Using qualitative data analysis methods as well as content in this thesis research. The results of the research carried out have proceeded in such a way over cases of hate speech that occurred. Interview data, statistical data and decision data are the latest data on hate speech cases. The role of law enforcement has been running in accordance with applicable laws, legal solutions to the existence of law enforcement constraints have been able to be resolved from the law enforcement authorities themselves.

References

Anam, M. C., & Hafiz, M. (2015). Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. Jurnal Keamanan Nasional, 1(3), 341-364.
Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. Dialogica Jurnalica, 11.
Faal, M. (1991). Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian), Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(2), 177-188.
Febriayani, M. (2018). Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial. Lampung: Universitas Lampung.
Hariyawan, S., & Supeno, B. J. (2020). Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech). Jurnal Juristic, 1(01), 41-51.
Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Nurchayati, U. (2019). Macam-Macam Berita Bohong Yang Wajib Kamu Ketahui,
https://islami.co/ini-11-macam-berita-bohong-yang-perlu-kamu-ketahui/,
Diakses 30 Mei 2019.
Permatasari, G. A. M. G., & Sudibya, K. P. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai
Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran
Kebencian Di Media Sosial. Jurnal Kertha Wicara, 7(03).
Polda Sumatra Selatan. (2020). Pemberian Pengertian di Dalam Hate Speech dan
Beserta Hukum, http://www.investigasibhayangkara.com/pengertian-hate-
speech-hukum/. Diakses 03 Januari 2020.
Pratomo, Y. (2019). APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta
Jiwa, https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah- pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa, Diakses 15 Oktober 2019.
Soekanto, S. (1985). Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Bandung: Renaja Karya Bandung.
Soekanto, S. (2007). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia. Sudut Hukum. (2020). Tinjauan Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech),
http://www.suduthukum.com, diakses 03 Januari 2020.
Wijayanto, D. E. (2017). Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia Sosial diinjau
dari Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Telah Diperbarui di Dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Independent, 5(2), 35-45.
Winarno, E. I. M. R. J. (2020). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Berita Bohong Dan Ujaran Kebencian Di Media Sosial. Jurnal Independent, 8(2), 294-307.