PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DAMPAK TAMBANG EMAS ILEGAL DI PAPUA DAN KALIMANTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM SUMBER DAYA ALAM
Keywords:
Illegal mining; legal protection; natural resources law; precautionary principle; environmental justiceAbstract
Illegal gold mining (PETI) in Papua and Kalimantan continues to cause ecological, social, and fiscal losses despite the availability of a normative framework. This study analyses (1) preventive, repressive, and restorative legal protection against the impacts of PETI, (2) the implementation of environmental and natural resources law principles in handling it, and (3) the government’s responsibility for supervision and law enforcement. Using normative juridical research with statute, conceptual, and case approaches, the study applies the theory of state control rights, legal protection theory, legal system theory, and environmental justice theory. The findings show that the core problem is not a lack of norms but (a) reactive supervision that prevents the precautionary principle from working, (b) enforcement that stops at field miners and rarely reaches financiers and buyers, (c) the limited application of the polluter-pays principle through environmental restoration and compensation, and (d) the scarcity of legal channels for people’s mining. The study recommends a shift from enforcement alone toward integrated preventive supervision, multi-instrument enforcement against masterminds, environmental restoration, and the development of legal, environmentally sound people’s mining.
References
Andini, S. Z., Mukhlis, R., & Hidayat, T. A. (2026). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal di wilayah hukum Kepolisian Sektor Peranap. Jurnal Dimensi Hukum, 10(3), 14–20.
Arliman, L. (2024). Penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan ilegal di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 13(1).
CNN Indonesia. (2024). Polisi bongkar tambang emas ilegal di Kalimantan. CNN Indonesia.
Detik.com. (2025). PPATK ungkap perputaran dana tambang emas ilegal. Detik.com.
Fadli, M. (2023). Pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(2).
Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
Harahap, Z. (2022). Perlindungan hukum lingkungan dalam aktivitas pertambangan. Jurnal Konstitusi, 19(3).
Hardjasoemantri, K. (2005). Hukum tata lingkungan (Edisi ke-8). Gadjah Mada University Press.
Kompas.com. (2025). Tambang emas ilegal di Papua gunakan merkuri dan alat berat. Kompas.com.
Lestari, D. (2024). Keadilan lingkungan dalam pengelolaan pertambangan. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 9(1).
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Prasetyo, A. (2023). Pertanggungjawaban negara dalam pengawasan sumber daya alam. Jurnal Ius Constituendum, 8(2).
Purwendah, E. K. (2019a). Konsep keadilan ekologi dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia antara idealisme dan realitas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5(2), 139–151. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425
Purwendah, E. K. (2019b). Perlindungan lingkungan dalam perspektif prinsip kehati-hatian (precautionary principle). Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1(2). https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v1i2.49
Purwendah, E. K., Djatmiko, A., & Erowati, E. M. (2022). Keadilan ekologi dan keadilan sosial sebagai dasar perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam sistem hukum Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(2), 413–428. https://doi.org/10.17977/um019v7i2p413-428
Purwendah, E. K., Djatmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2020). Keadilan ekologi dan keadilan sosial sebagai dasar perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam sistem hukum Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(2).
Purwendah, E. K., Djatmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2023). Problematika penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 4(1).
Rahmadi, T. (2011). Hukum lingkungan di Indonesia. Rajawali Pers.
Rahman, F. (2024). Prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan Indonesia. Jurnal HAM, 15(1).
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021).
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).
Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025).
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Reuters. (2025). Indonesia cracks down on illegal gold mining operations. Reuters.
Schlosberg, D. (2007). Defining environmental justice: Theories, movements, and nature. Oxford University Press.
Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
United Nations. (1992). Rio Declaration on Environment and Development (A/CONF.151/26 (Vol. I)). United Nations Conference on Environment and Development.
World Commission on Environment and Development. (1987). Our common future. Oxford University Press.


