PENJAMINAN HAK-HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The existence of this research is carried out with the aim of (1) knowing the guarantee of rights that the Correctional Institution can provide to elderly prisoners; and (2) to find out the legal consequences that exist when the guarantee of prisoners' rights is implemented. Furthermore, the type of study in this research is empirical juridical law which is based on the gap between law in book and law in action, namely the gap between theory and reality through the use of descriptive studies. This study was conducted at the Correctional Institution of Class II B Singaraja with the grouping of data collection in this research held with Non Probality Sampling technique and the data processed with qualitative as for the results of this study states that related to the guarantee of the rights of existing prisoners to elderly prisoners has or has not been fully implemented properly and adjusted to the existing and applicable laws and Regulations.
Article Details
References
Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 6(2), 168-177.
Adnyani, N. K. S. (2019). Status Of Women After Dismissed from Mixed Marriage in Bali's Law Perspective. Ganesha Law Review, 1(2), 73-89.
Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. Media Komunikasi FPIPS, 20(2), 70-80.
Arifin, Firdaus. 2019. Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit Thafaff Media.
Astuti, RP. 2019. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Tahanan Oleh Sesama Tahanan Di Rutan POLRI Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Skripsi. Bandung: Universitas Pasudan.
Baharudin, Surjobrotom. 2013. Bunga Rampai Pemasyarakatan. Jakarta: Dirjen Pemasyarakatan.
Darwis, A.M. Fajar. 2020. “Penerapan Konsep Community Based Correction dalam Program Pembinaan di Lembaga Pmasyarakatan” Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial. Volume 6, Nomor 1, Juni 2020. Hal. 1-10.
Equatora, M, A. 2018. “Efektifitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Volume 7. Nomor 1.
Irawan, Yuda dan Uci Rahmalisa. 2019. “Sistem Database Pemasyarakatan studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru” Sistem Informasi STMIK Hang Tuah Pekanbaru. Volume 2 Nomor 2, Juli 2019. Hal. 59-67.
Wirawan, Kadek Hendra. I Wayan Landrawan dan Si Ngurah Ardhya. 2022. “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng” Jurnal Media Komunikasi. Volume 4 Nomor 1, April 2022. Hal. 86-96.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2019. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 2019. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. https://lapassingaraja.kemenkumham.go.id diakses pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2023 pukul 08.36 WITA.
Pratama, Arvito Rifqi dan Faarkhaan Asrori. 2022. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan. Makalah, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Soeroso, R. 2013. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Syarifin, Pipin. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pustaka Setia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3614).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).