KAJIAN YURIDIS TERKAIT PUTUSAN FASAKH ATAS CERAI TALAK OLEH PASANGAN YANG BERPINDAH AGAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR 43/Pdt.G/2019/PA.Sgr)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This study aims to find out and understand (1) the factors considered by the Singaraja Religious Court Panel of Judges in deciding cases and (2) the legal consequences arising from the Fasakh Ruling on Divorce Divorce cases by couples who change religions in terms of the Compilation of Islamic Law. This research is a normative legal research that uses statutory, conceptual and case approaches. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show that (1) the factors considered by the Panel of Judges in deciding the Divorce divorce case with Fasakh Decisions consist of two factors, namely legal considerations in compensation and legal considerations in reconvention. The legal consideration factor in the convention is that the majority of scholars are of the opinion that the pleasure of one of the husband and wife causes fasakh or the cancellation of the marriage. To officially annul a marriage must be done in court. While the legal considerations in the reconvention are Article 41 letter (c) of the Marriage Law which gives the Court the right to oblige husbands to provide subsistence expenses for children if they have children and also for ex-wives and (2) legal consequences arising from an annulled marriage by the Singaraja Religious Court, the result of the marriage between the applicant and the respondent was that the marriage between the Petitioner and the Respondent was broken up due to fasakh and this did not reduce the amount of the talaq handed down. If both of them have children, the legal consequences refer to Article 76 of the Compilation of Islamic Law. If both of them have joint assets, the distribution refers to the provisions of Article 94 of the Compilation of Islamic Law. If the two have a marriage certificate, they must apply for a divorce certificate separately at the authorized registry office.
Article Details
References
Ananddya Istisa Putri. 2021. “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad Di Pengadilan Agama Kota Palopo.” Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Arto, Mukti. 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dantes, komang Febrinayanti, I Gusti Apsari Hadi. 2021. Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. Jurnal Pendidikan kewarganegaraan Undiksha. Vol 9 No 3.
Faizal Afdha’u. 2016. “Penerapan Fasakh Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang”. Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Febrianita, C. F., & Desiningrum, D, R. Relasi Anak dan Ibu Pada Keluarga yang Bercerai (Studi Kualitatif Fenomenologis). Jurnal Empato Tahun 2017.
Hamdi, Al. 2012. Risalah Nikah. Jakarta: Pustaka Amini.
Icep Maulana Mansur Hidayat, Mustopa Kamal, Ahmad Nabil Atoillah. Fasakh Perkawinan karena Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Madzhab. Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 13, No. 2 Tahun 2018.
Marwing, Anita. 2014. Fiqh Munakahat Analisis Perubahan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Palopo: Laskar Perubahan.
Mertokusumo, Sudikno. 2009. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Nasikun. 2013. System Social Indonesia. Yokyakarta: Ombak.
Resmini, Wayan, Abdul Sakban dan Ni Putu Ade Resmayani. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perawinan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan. Volume 4, Nomor 1, November 2020.
Said, Fuad. 1994. Perceraian Menurut Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
Soekanto. 2014. Konsep Kesadaran Hukum. Jakarta: Erlangga.
Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2013. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
Syarifuddin, Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Group.
Thalib, Muhammad. 2007. Manajemen Keluarga Sakinah. Yogyakarta : Pro-U.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078
Wulandari, O. orang Tua yang Bercerai dan Anak (Studi Kualitatif Deskripf Komunikasi Antar Pribadi Antara Orang Tua yang Mmemiliki Hak Asuh dengan Anaknya). Komuniti: Jurnal Komunitas dan Teknologi Informasi Tahun 2016.