RESPONSIVE LAW ENFORCEMENT IN HANDLING CIVIL- MILITARY JURISDICTION CASES IN INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.23887/jld.v6i2.6227Keywords:
Civil-Military, Jurisdiction Cases, Law Enforcement Subsystem, Connectivity CasesAbstract
Handling Civil-Military Jurisdiction Cases (In Indonesian, it is called Perkara Koneksitas) is the resolution of participation offenses (deelneming) carried out jointly by those who are subject to the general court judiciary and the military justice judiciary. The handling of these cases is carried out by two judicial subsystems, namely general justice and military justice, which jointly resolve connection cases. However, the current law does not clearly regulate the handling of Civil-Military Jurisdiction Cases, so law enforcement officials deviate from the provisions for handling. This article examines the Responsive law enforcement in handling civil-military jurisdiction cases with the conclusion that handling Civil-Military Jurisdiction Cases is part of general justice and military justice. Since there are two courts competent to enforce the law in the handling of such cases, under the provisions of Articles 89 to 94 of the Code of Criminal Procedure, the handling of such cases is carried out jointly by the subsystem in general justice and the subsystem in military justice. Investigations by the Police, Prosecutors and Military Poms/Oditors, Prosecution by Prosecutors and Oditurs, Trial by Judges from the General Court and Military Justice in a balanced manner. Because the two courts have very different case handling cultures, and until now there are no clear rules governing the technique of handling cases in connection, where there are two procedural laws that apply.
References
A S S Tambunan, Hukum militer Indonesia : Suatu Pengantar (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005), https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=2739.
Ali Ridlo, Siswantari Pratiwi, dan Mardani, “Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer,” Pagayaruang Law Jurnal 8, no. 1 (Juli 2024), https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang.
Andrias Winarno, Bambang Bambang Sugiri, dan Yuliati Cholil, “Kekaburan Norma dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial,” Media Iuris 4, no. 3 (27 Oktober 2021): 341, doi:10.20473/mi.v4i3.29023.
Anggraini, Dina Meilina, Implementasi Keadilan Sosial: dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Sejahtera, Vol 2, No 1 (2024): Seminar Pend, https://prosiding.ikippgribojonegoro.ac.id/index.php/FPMIPA/article/download/2672/1869.
Arief Fahmi Lubis, “Profesionalisme Oditur Militer Dalam Melakukan Penuntutan,”
Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 1 (2022).
Asep N Mulyana, Reda Manthovani, dan Narendra Jatna, Mandat Konstitusional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020).
Bambang Suheryadi, Koneksitas Dalam Perspektif Hukum Militer, Presented at the National Seminar on the Urgency of Connectivity and the Handling of Connectivity Cases, a collaboration between the Deputy Attorney General for Military Crimes and the Faculty of Law, Suryadarma University of Aerospace, Jakarta, 11 Mei 2023.
Bernadetha Aurelia Oktavira, “Kewenangan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan,” Hukum Online, 9 November 2022, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses- peradilan-lt5d94210cbf1d6/.
Cornella Olivia Rumbay dan Asrid Tatumpe, “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Militer Menurut Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia,” Scientia De Lex 8, no. 1 (2020).
Eko Karyadi, “Implementasi Pemasyarakatan Narapidana Tentara Nasional Indonesia Di Lembaga Pemasyarakatan Militer Pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesi,” Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2011, epository.unand.ac.id/16799/1/thesis.pdf.
Gde Ancana, Pujo Setio Wardoyo, dan Ema Diam Prihantono, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Yang Menimbulkan Perkara Pidana,” Notaire Fakultas Hukum Universitas Airlangga 3, no. 1 (15 Mei 2020): 65, doi:10.20473/ntr.v3i1.15541.
H M A Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003).
Indriyanto Seno Adji, “Quo Vadis Asas Koneksitas : Peradilan Militer/Peradilan Umum & Sistem Peradilan Pidana,” dalam FGD (Focus Group Disscusion) tentang “Implementasi Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penanganan Perkara Koneksitas (Jakarta, 2024).
Jimly Asshiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi
(Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1998), lett 28.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntuta, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
Mochamad Januar Rizki, “Menyoal Mekanisme Peradilan Umum atau Militer Dalam Kasus Pembunuhan Warga Aceh,” Hukum Online, 30 Agustus 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-mekanisme-peradilan-umum-atau-militer- dalam-kasus-pembunuhan-warga-aceh-lt64eecd6e99477/.
Ni Luh, Ayu Widhiarcani Laksmidewi, dan Ni Nengah Adiyaryani, “Kekhususan dalam Tahapan Penyerahan Perkara di Peradilan Militer,” Jurnal Pemuliaan Keadilan 1, no. 4 (Oktober 2024): 28–41, doi:10.62383/pk.v1i3.96.
Nikmah Rosidah, Hukum Peradilan Militer (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019).
Niko Bobi Setyadi, “Eksistensi Perwira Penyerah Perkara Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer,” Repository Ugm, diakses 2 Desember 2024, https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/53868.
Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, “Yurisdiksi Peradilan Militer,” Jurnal Pengadilan Militer Utama 1, diakses 1 Desember 2024, https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf.
Pengadilan Militer II-08 Jakarta, “Sejarah Singkat Peradilan Militer,” Pengadilan Militer II-08 Jakarta, diakses 1 Desember 2024, Pengadila Militer II-08 Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media,
2005).
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2017).
Richard Olongsongke, “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Pra Penuntutan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” E-Journal Unsrat 3 (Oktober 2015), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10174.
Taufik Kurniawan, “Peran Perwira Penyerah Perkara Dalam Tindak Pidana Militer (Studi Denpom IV/ 4 Surakarta),” diakses 28 November 2024, https://eprints.ums.ac.id/4232/1/C100040181.pdf.
Trys Saragih, “Tugas dan Kewenangan Penyidik Dalam Perkara Pidana” (Yogyakarta, 2017), https://e-journal.uajy.ac.id/11225/3/2MIH02387.pdf.
Wicipto Setiadi, “Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum (Development of Law in Order to Enhancement Supremacy of Law),” Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1 (April 2012). https://pdfcoffee.com/majalah-hukum-rechtsvinding-mei-2020-pdf-free.html
Willa Wahyuni, “Mengenal Oditur Militer di Peradilan Militer,” Hukum Online, 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-militer-lt6217123b409eb/?page=2.
Willa Wahyuni, “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir,” Hukum Online, 22 Desember 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian- hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/?page=2.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
