Penguatan Sistem Pengawasan Terintegrasi dalam Penyelenggaraan Rumah Subsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Buleleng

Abstrak

Artikel ini membahas penguatan sistem pengawasan terintegrasi dalam penyelenggaraan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Buleleng. Permasalahan utama terletak pada lemahnya sistem pengawasan yang belum terintegrasi secara optimal, yang ditandai dengan fragmentasi kewenangan antar perangkat daerah, belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, serta tidak adanya mekanisme verifikasi fisik sebelum pencairan subsidi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, studi dokumen, dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan berdampak pada ketidaksesuaian pembangunan, rendahnya kualitas hunian, serta belum optimalnya perlindungan terhadap MBR sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, direkomendasikan penyusunan Peraturan Bupati yang memuat pedoman teknis, SOP, serta pembentukan tim pengawasan lintas sektor guna meningkatkan akuntabilitas, kualitas hunian, dan efektivitas program perumahan subsidi secara berkelanjutan.