ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN REKLAMASI DI TELUK BENUA, BALI

Abstract

Reklamasi Teluk Benoa di Bali telah menimbulkan konflik antara kebijakan pembangunan nasional dan perlindungan lingkungan serta hak masyarakat adat. Perubahan status kawasan dari konservasi menjadi zona pengembangan memicu penolakan karena dinilai mengabaikan nilai ekologis dan spiritual wilayah tersebut. Kebijakan ini berdampak pada kerusakan ekosistem pesisir, hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal, serta memunculkan ketegangan sosial dan budaya. Selain itu, lemahnya pengawasan, minimnya partisipasi publik, dan ketidakharmonisan antara hukum negara dan hukum adat memperparah situasi. Artikel ini menyoroti perlunya pembaruan kebijakan yang berpihak pada keadilan lingkungan, penguatan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, dan pengambilan keputusan yang lebih transparan dan partisipatif.