PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN GALIAN C ILEGAL DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANYUMAS : PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM

Authors

  • Suyatno Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto
  • Wiwin Muchtar Wiyono Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto
  • Eti Mul Erowati Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto
  • Elly Kristiani Purwendah Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Keywords:

Mining; Type-C Mining; Illegal Mining; Legal Effectiveness; Environmental Damage

Abstract

Unlicensed rock mining (galian C) remains a serious problem in natural resource management because it causes environmental damage that is difficult to restore. This study analyses the legal framework and the effectiveness of law enforcement against illegal galian C mining that causes environmental damage in Banyumas Regency. It employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches to primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analysed qualitatively and prescriptively. The findings show that Indonesia normatively has layered enforcement instruments, namely administrative, civil, and criminal sanctions under Law No. 3 of 2020 and Law No. 32 of 2009 and their amendments. However, effectiveness is constrained by the separation of licensing and supervisory authority, suboptimal inter-agency coordination, inconsistent enforcement not followed by environmental restoration, and a permissive legal culture driven by economic needs. Strengthening enforcement requires integrated coordination, a multidoor approach that incorporates restoration obligations, technology-based monitoring, and guidance for miners towards lawful licensing.

References

Andriana, A. (2021). Penegakan hukum terhadap kegiatan tambang galian C ilegal di Kabupaten Wakatobi. Sultra Research of Law, 3(2), 37–44. https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/12/28-Article-Text-50-1-10-20210926.pdf

Brilliant, A. B., Periani, A., Triana, I. D. S., Wiyono, W. M., & Purwendah, E. K. (2026). Tinjauan yuridis pertanggungjawaban korporasi dalam penambangan ilegal. Ganesha Law Review, 8(2), 12–21. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/8353

Carmo, C., Erowati, E. M., Wiyono, W. M., & Purwendah, E. K. (2026). Analisis yuridis terhadap kerusakan kawasan resapan air di Baturraden Kabupaten Banyumas akibat aktivitas pariwisata dan pembangunan. Ganesha Law Review, 8(2), 22–33. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/8354

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif & empiris. Pustaka Pelajar.

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2026). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350238/permen-esdm-no-7-tahun-2026

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2025). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup. https://peraturan.bpk.go.id/Details/345660/permen-lhbplh-no-18-tahun-2025

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Prenadamedia Group.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.

Purwendah, E. K. (2018). Korelasi polluter pays principle dan konsep blue economy pada pencemaran minyak oleh kapal tanker sebagai upaya perlindungan lingkungan laut Indonesia. Bina Hukum Lingkungan, 2(2), 126–137. https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/issue/view/4

Purwendah, E. K. (2019a). Konsep keadilan ekologi dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia antara idealisme dan realitas. Jurnal Komunikasi Hukum, 5(2), 139–151. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425

Purwendah, E. K. (2019b). Perlindungan lingkungan dalam perspektif prinsip kehati-hatian (precautionary principle). Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1(2), 82–94. https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v1i2.49

Purwendah, E. K. (2020a). Persepsi budaya hukum dalam merespon pencemaran minyak di laut Cilacap akibat kapal tanker dalam perspektif keadilan ekososial. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(1), 93–105. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/23671

Purwendah, E. K. (2020b). Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam pencemaran minyak akibat kecelakaan kapal tanker dalam sistem hukum Indonesia. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1), 7–26. https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.81

Purwendah, E. K., & Erowati, E. M. (2021). Prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) dalam sistem hukum Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(2), 340–354. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/34137

Purwendah, E. K., Djatmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2023). Problematika penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 4(1), 238–249. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/download/2053/1033

Rahmadi, T. (2011). Hukum lingkungan di Indonesia. Rajawali Pers.

Republik Indonesia. (2025a). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100. https://peraturan.bpk.go.id/Details/316682/uu-no-2-tahun-2025

Republik Indonesia. (2025b). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115. https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025

Republik Indonesia. (2025c). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/331105/pp-no-39-tahun-2025

Sands, P. (2003). Principles of international environmental law (2nd ed.). Cambridge University Press.

Setyowati, A., Erowati, E. M., Wiyono, W. M., & Purwendah, E. K. (2026). Analisis yuridis terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan pasir di Sungai Serayu Kabupaten Banyumas dalam perspektif hukum sumber daya alam. Ganesha Law Review, 8(2), 45–54. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/8356

Siahaan, N. H. T. (2004). Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan (Edisi ke-2). Erlangga.

Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Downloads

Published

2026-11-13

How to Cite

Suyatno, Wiwin Muchtar Wiyono, Eti Mul Erowati, & Elly Kristiani Purwendah. (2026). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN GALIAN C ILEGAL DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANYUMAS : PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM. Ganesha Law Review, 8(2), 55–69. Retrieved from https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/8555

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2