PENGHENTIAN SEMENTARA TAMBANG GRANODIORIT BERIZIN DI BANYUMAS : KESEIMBANGAN KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN, DAN PERLINDUNGAN PEKERJA
Keywords:
Mine suspension; granodiorite; environmental approval; legal protection; BanyumasAbstract
Granodiorite mining in Baseh Village, Kedungbanteng District, Banyumas Regency, became legally contested after the activities of PT Dinar Batu Agung, a licensed mining business, were temporarily suspended in November 2025 amid community opposition and concerns about hydrometeorological disasters. This study analyses (1) the current positive-law construction governing rock mining and mine land clearing, (2) the legal basis and limits of the suspension of a licensed mine, and (3) legal protection for the business operator, workers, and affected communities. It is normative legal research using statutory, conceptual, and case-study approaches based on secondary data, analysed qualitatively and prescriptively through legal certainty and legal protection theories and the precautionary, polluter-pays, and sustainable development principles. The findings show that the suspension can rest on graduated administrative sanctions under the Mineral and Coal Mining Law and Government Regulation 96/2021, whereas an alleged link to flooding is relevant only as a ground for suspension due to environmental carrying capacity (Article 113) or environmental sanctions and requires scientific proof. Licence revocation remains a central-government power and cannot rest on public pressure alone. The operator is protected by graduated procedure and administrative remedies, workers by labour law and job-loss insurance, and communities by rights to compensation and litigation. The study recommends a clearer legal basis in the decision, an independent carrying-capacity study, and a worker transition scheme.
References
Antara. (2026, 6 Oktober). DPR setujui UU Pelindungan Ketenagakerjaan jelang tenggat MK. https://www.antaranews.com/berita/5772944/dpr-setujui-uu-pelindungan-ketenagakerjaan-jelang-tenggat-mk
Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). Responsive regulation: Transcending the deregulation debate. Oxford University Press.
CNBC Indonesia. (2026, 6 Oktober). Aturan pesangon karyawan PHK berubah, Menaker ungkap hitungan terbaru. https://www.cnbcindonesia.com/news/20261006125214-4-773731/aturan-pesangon-karyawan-phk-berubah-menaker-ungkap-hitungan-terbaru
detikJateng. (2026, 28 Januari). ESDM Jateng minta izin PT DBA penambang Bukit Jenar Banyumas dicabut. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8329869/esdm-jateng-minta-izin-pt-dba-penambang-bukit-jenar-banyumas-dicabut
Espos. (2025, 11 Desember). ESDM Jateng sebut alasan tak bisa cabut izin tambang Bukit Jenar Gunung Slamet. https://regional.espos.id/esdm-jateng-sebut-alasan-tak-bisa-cabut-izin-tambang-bukit-jenar-gunung-slamet-2171497
Fuller, L. L. (1969). The morality of law (Rev. ed.). Yale University Press.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
Indie Banyumas. (2025). ESDM temukan pelanggaran teknis, rekomendasi diperbaiki sebelum izin dinilai ulang. https://indiebanyumas.com/esdm-temukan-pelanggaran-teknis-rekomendasi-diperbaiki-sebelum-izin-dinilai-ulang/
Kompas.com. (2025a, 15 Desember). Ada lima titik tambang di kaki Gunung Slamet, ESDM: Semua di luar kawasan lindung. https://regional.kompas.com/read/2025/12/15/172843178/ada-lima-titik-tambang-di-kaki-gunung-slamet-esdm-semua-di-luar-kawasan
Kompas.com. (2025b, 13 Desember). Dinas ESDM Jawa Tengah ungkap dua titik tambang di kaki Gunung Slamet berizin, satu ditutup sementara. https://regional.kompas.com/read/2025/12/13/211833178/dinas-esdm-jawa-tengah-ungkap-dua-titik-tambang-di-kaki-gunung-slamet
Kompas.com. (2025c, 9 Desember). Tambang di kaki Gunung Slamet diprotes warga, Dinas ESDM Jateng tak bisa langsung menutup. https://regional.kompas.com/read/2025/12/09/171730578/tambang-di-kaki-gunung-slamet-diprotes-warga-dinas-esdm-jateng-tak-bisa
Kompas.com. (2026, 28 Januari). ESDM Jateng usulkan cabut izin tambang PT Dinar Batu Agung di lereng Gunung Slamet. https://regional.kompas.com/read/2026/01/28/174150878/esdm-jateng-usulkan-cabut-izin-tambang-pt-dinar-batu-agung-di-lereng-gunung
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 36/PUU-X/2012.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Media Indonesia. (2025, 9 Desember). Warga Baseh gelar aksi damai tolak tambang granodiorit, desak penutupan permanen. https://mediaindonesia.com/nusantara/838263/warga-baseh-gelar-aksi-damai-tolak-tambang-granodiorit-desak-penutupan-permanen
Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
NasionalNews. (n.d.). Segelintir warga Desa Baseh nekat tuntut penutupan tambang berizin, abaikan nasib 49 pekerja dan ekonomi lokal. https://www.nasionalnews.id/headline/segelintir-warga-desa-baseh-nekat-tuntut-penutupan-tambang-berizin-abaikan-nasib-49-pekerja-dan-ekonomi-lokal/
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2045.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Perhapi. (2026). Polemik pencabutan IUP berisiko pada gugatan hukum. https://perhapi.or.id/polemik-pencabutan-iup-berisiko-pada-gugatan-hukum/
Purwendah, E. K. (2019a). Konsep keadilan ekologi dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia antara idealisme dan realitas. Jurnal Komunikasi Hukum, 5(2), 139–151. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425
Purwendah, E. K. (2019b). Perlindungan lingkungan dalam perspektif prinsip kehati-hatian (precautionary principle). Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1(2), 82–94. https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v1i2.49
Purwendah, E. K., & Erowati, E. M. (2021). Prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) dalam sistem hukum Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(2), 340–355. https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34137
Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946) (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 1–11.
Sands, P., & Peel, J. (2018). Principles of international environmental law (4th ed.). Cambridge University Press.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Tribunjateng. (2025, 9 Desember). Warga Baseh tuntut tambang ditutup permanen, catat kerugian lingkungan dan sosial selama empat tahun. https://jateng.tribunnews.com/banyumas/1235787/warga-baseh-tuntut-tambang-ditutup-permanen-catat-kerugian-lingkungan-dan-sosial-selama-empat-tahun
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
United Nations. (1992). Rio Declaration on Environment and Development (A/CONF.151/26, Vol. I). United Nations.
World Commission on Environment and Development. (1987). Our common future. Oxford University Press.


