PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI WILAYAH HUKUM KOTA DENPASAR
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This study aims to (1) find out and analyze law enforcement against perpetrators of the crime of disposal of babies in the jurisdiction of Denpasar City; and (2) to find out and analyze the factors that influence law enforcement against the perpetrators of the crime of disposal of babies in the jurisdiction of Denpasar City. This research was conducted in the city of Denpasar, namely at the Denpasar City Police, the Denpasar District Attorney and the Denpasar District Court Class 1B. The research method used is empirical legal research using a non-probability sampling technique using purposive sampling. Data processing and analysis techniques used are qualitative techniques. The results of the study indicate that law enforcement against the perpetrators of the crime of disposal of babies in the jurisdiction of Denpasar City has been going well, namely through an investigative process that aims to find and find an event that is suspected of being a crime, investigations that aim to find and find evidence, followed by the process of arrest, detention, search, confiscation, examination, prosecution and implementation of the decision before the court. The role of law enforcement officials in minimizing the crime rate of disposal of babies is by implementing efforts based on two channels, namely the Penal route which focuses more on repressive/enforcement, and the Non Penal route which focuses more on preventing crime, so that the intended target is the factor conducive to the cause of the crime. This role is carried out through prevention activities with a social approach, prevention activities with a situational approach, and prevention activities with a community approach.
Article Details
References
Efendi, Jonaedi, dkk. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenamedia Group
Elsya, Rosmery. 2019. Modul Mata Kuliah Legislasi. Jatinagor: Fakultas Hukum Tata Pemerintah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 134-144.
Hidayat, Eko. (2016). “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Volume 8 Nomor 2. (hlm 80)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(1), 138-155.
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaaan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS, 1(1), 57-62.
Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 191-200.
Pranata, Kadek Indra Adi., Ni Putu Rai Yuliartini dan Dewa Gede Sudika Mangku. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunikasi Yustisia. Vol 5 No 1.
Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1), 13-24.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5606)
Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)
Yuliartini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA, 8(2).
Yuliartini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(1), 89-96.
Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(3), 145-154.