UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA) (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research aims to (1) To find out and analyze the process of law enforcement at the police level regarding criminal acts of sexual violence against children in the jurisdiction of the Buleleng Police Station (2) To find out and analyze how the police make efforts to deal with the perpetrators of criminal acts of sexual violence against children. in the jurisdiction of the Buleleng police station. In this research, the type of research used is empirical legal research using descriptive research characteristics. The data and data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection techniques used are document study techniques, observation techniques and interview techniques. The sampling technique used was a non- probability sampling technique and the subject determination used a purposive sampling technique. Next, the data obtained is processed and analyzed qualitatively. The results of this research show (1) The law enforcement process in dealing with this is the Women and Children Services Unit, the Criminal Investigation Unit of the Buleleng Regency Police, in an effort to resolve criminal acts of sexual violence against children through In its implementation the police provide a place for mediation, communication and discussion. between the Reporter or Victim and the Reported Party, officers only take action in the form of listening to the wishes of the reporter and the reported party, carrying out the legal process even if there is peace. (2) Efforts to overcome criminal acts of sexual violence against children in Buleleng Regency carried out by the Buleleng Police, namely repressive (penal) efforts carried out by the Buleleng Police, namely by carrying out inquiries or investigations in accordance with applicable legal provisions, carrying out all kinds of actions according to procedures. not handling cases selectively, and handling cases of public attention professionally and proportionally.
Article Details
References
American Psyciatric Association. 2013. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition. Virginia: American Psyciatric Publishing.
Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). Pandecta Research Law Journal, 13(1), 10-
23.
Gultom, M. 2013. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan IV. Bandung: Refika Aditama.
Harahap, I. S. 2016. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Media Hukum, 23(1), 37-47
Marzuki, Peter Mahmud. 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta. Prakoso, Abintoro, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, Aswaja Pressindo,
Ningsih, Ermaya Sari Bayu dan Sri Hennyati. 2018. “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang”. Jurnal Bidan “Midwife Journal”. Vol.4, No.2.Hal. 56-65.
Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan
Usaha Kesejahteraan Sosial, 1(1).
https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87 Nurhaini, Elizabeth. 2018. Metode Penelitian Hukum (Langkah- langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum).
Bandung: Refika Aditama.
Polres Buleleng. “Satuan & Fungsi”. Tersedia di
https://www.polresbuleleng.com, (diakses tanggal 18 Maret 2023). Polres Buleleng. “Visi-Misi”. Tersedia pada
http://www.polresbuleleng.com/visi misi/, (diakses tanggal 25 Maret 2023).
Yuliartini, N. P. & D. G. S. Mangku. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.6.(2).hal.342-348
Undang-undang Dasar Repulik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No.2 Tahun 2002. (Lembaran
Negara.No. 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4168).
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 30 Juli 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.