PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research aims to determine the legal regulations and considerations related to the use of the President's prerogative rights in granting clemency to corruption convicts in Indonesia. The type of research used is normative legal research by examining the absence of legal norms in considering the granting of pardon. The type of research used is a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used in this research consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials is library research. The legal material analysis technique used is a description technique which is studied qualitatively juridically. The results of the research show that: (1) Regulations related to the granting of pardon by the President to corruption convicts in Indonesia, with reference to the provisions of UUD the 1945, UU Number 22 of 2002, and UU Number 5 of 2010. (2) The basis for the President's considerations in using The prerogative right to grant clemency to corruption convicts in Indonesia, which is the basis for considerations related to humanitarian considerations and human rights (HAM), consideration of cases of corruption convicts, and limits on the President's prerogative rights as respect for Indonesian constitutional law.
Article Details
References
Adiwilaga. (2018). “Sistem Pemerintahan Indonesia”. Budi Utama, Yogyakarta.
Adhayanto. (2011). “Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945”. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Volume 2. Nomor 2, (hlm.163).
Chaerul, R. (2017). “Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana”. Makasar Universitas
Negeri Islam (UNI), hlm.97.
https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4a16e01fb73000fce1aa5/eksistensi-grasi-menurutperspektif-hukum-pidana/, Diuduh pada 27 Agustus 2023.
Diatha, Pasek M. (2017). “Metodologi Penelitian Hukum Normatif”. Prenada Media Group,
Jakarta.
Donald (2013). “Kedudukan Presiden Dalam Memberikan Grasi”. Jurnal Lex Administratum. Volume 1. Nomor 2 (hlm.51).
Fauzi, Suyogi Imam. (2021). “Politik Hukum Pemberian Grasi, Amesti, Dan, Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif”. Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia. Volume 51. Nomor 3 (hlm.623).
Iwan Soetijono. (2019). “Pertimbangan MA dan DPR dalam Pemberian Grasi , Rehablitasi, Amesti, dan Abolisi”. hlm.20. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pertimbangan-madan-dpr-dalam-pemberian-grasi--rehabilitasi--amnesti--dan-abolisi-lt5c7bac21ae930, Diunduh pada 3 Desember 2023.
Jimly. (2010). “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”. Sinar Grafika, Jakarta.
Kaharudin. (2016). “Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945”. Jurnal Media Hukum. Volume 23. Nomor 2 (hlm.141).
Marzuki, Peter M. (2008). “Penelitian Hukum”. Kencana Prenada, Jakarta.
Marzuki, Peter M. (2014). “Penelitian Hukum” (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group,
Jakarta.
Muladi, H. (2009). “Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat”. Refika Adimata, Bandung.
Rannie, Mahesa. (2020). “Hak Prerogatif Presiden Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Volume 27. Nomor 2 (hlm.101).
Setiadi. (2018). “Korupsi Di Indonesia”. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 15. Nomor 3
(hlm.251).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kekuasaan Pemerintah Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150).
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2004 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Memberikan Grasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 106).