Kautsar, T. R. (2023). Kajian Literatur Terstruktur Terhadap Kebocoran Data Pribadi Dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi. APJII. (2023). Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang. APJII. https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-

Main Article Content

Ni Kadek Sriyulianti
si ngurah ardhya
muhamad jodi setianto

Abstract

This research aims to analyze and examine the role of the Food and Drug Supervisory Agency in dealing with the distribution of illegal cosmetics in Buleleng Regency. The type of research used in this research is empirical juridical and descriptive. The sample used was non-probability sampling in the form of purposive sampling. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, literature study and documentation. Data processing and analysis was carried out qualitatively. Based on the research conducted, it can be seen that the role of the Drug and Food Control Center in Buleleng Regency in dealing with the distribution of illegal cosmetics has not been maximized due to a lack of human resources which causes the inspection and enforcement process to take a long time considering that Buleleng Regency is a large area. The obstacles experienced by the Food and Drug Monitoring Center in Buleleng Regency in dealing with the distribution of illegal cosmetics are that there is still a lot of fictitious information on online shops which makes it difficult for officers at the Food and Drug Control Center in Buleleng Regency to collect detailed and complete information, apart from the public's legal awareness. which is still low is also an obstacle because people tend to say they don't know that the products they sell are illegal.

Article Details

Section
Articles

References

Amiruddin, Asikin Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, (2018). Metode Penelitian Hukum.Bandung:PT Reflika Aditama.
Badan POM.2022.Laporan Tahunan 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng, Singaraja.
Effendi,Erdianto, (2014). Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar. Bandung: PT Reflika Aditama.
Hamzah, Jur Andi. 2012.Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan
Perkembangannya. Jakarta: P.T. Sofmedia
Ishaq. 2022. Hukum Pidana. Depok: Rajawali Pers
M. Yahya Harahap. 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP.
Jakarta: Sinar Grafika
Saekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta; Rajawali Pers.
Suwartono, (2014).Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: CV Andi Offset.
JURNAL
Muhlis, L. N., Muhadar, M., & Mirzana, H. A. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ecosystem, 22(1), 82-100.
Megahsari,Woede Purnana.,dkk.(2022).Peran BPOM dalam Peredaran Produk Kosmetik Ilegal (Studi Kecamatan Kadia Kota Kendari).Qaimuddin Constitutional Law Review,2(2), 120-121.
Sonata, D. L., Hukum, F., & Lampung, U. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS : KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE. 8(1), 15–35.
UMAM, A. K. UPAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BBPOM) DI YOGYAKARTA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL.
Zubaidah, R., & Hilmi, I. L. (2018). Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran
Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Upaya Memberikan Perlindungan kepada Konsumen di Kota Bandung. Jurnal Hukum Positum, 3(2), 64-78.
SKRIPSI
Ni Kadek Mas Sintya Pramanda,2022. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya Di Kabupaten Buleleng. Universitas Pendidikan Ganesha.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Nomor
105 dan Lembaran Tambahan Negara Nomor 6807)
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010
Peraturan Kepala BPOM No. 12 Tahun 2018
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman
Dokumen Informasi Produk Kosmetik
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan