IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT 1 HURUF A UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT LARANGAN MENAWARKAN DAN/ATAU MENGIKLANKAN BARANG SECARA TIDAK BENAR SEOLAH BARANG TERSEBUT MEMILIKI POTONGAN HARGA DI KOTA SINGARAJA
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of the provisions of Article 9 Paragraph 1 Letter a of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to determine the legal consequences for business actors who offer goods incorrectly as if the goods have a discount. The type of research used is empirical legal research with a descriptive research nature. The location of this research was conducted in Singaraja City. The data collection technique used was by means of document study, observation and interview. The sampling technique used was the Non Probability Sampling technique and the determination of the subjects used the Purposive Sampling technique. The data processing and analysis techniques were qualitative. The results of the study indicate that the provisions of Article 9 Paragraph 1 Letter a of the Consumer Protection Law have not been implemented properly. This is reflected in the fact that there are still business actors who offer goods incorrectly as if the goods have a discount. The legal consequences for business actors who offer goods as if there is a discount, namely based on Article 62 Paragraph 1 of the Consumer Protection Law, can be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 5 (five) years and/or a maximum fine of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah). If the offer of goods that appear to include a discount is made in electronic media, then based on Article 45a Paragraph 1 of the UUITE, the business actor can be sentenced to a maximum of 6 (six) years and/or a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).
Article Details
References
Andi Fahmi Lubis, K. T. (2017). Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi
Indonesia (LKKI)..
Edwin Zusrony, (2019). Perilaku Konsumen Di Era Modern. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
Fiantika, F. R. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
Firmansyah, A. (2020). Komunikasi Pemasaran. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
Hardani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group
Kusumaningsih, S., Sutopo, J., & Nurlaeli, F.
(2021). Buku Panduan Marketplace. Surabaya: CV. Global Aksara Pres.
Mashur Razak, (2016). Perilaku Konsumen.
Makassar: Alauddin University Press.
Muhaimin. (2022). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
Musnaini. (2020). Digital Busines. Pekanbaru: CV. Pena Persada.
Panjaitan, H. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen. Bekasi: Permata Aksara.
Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian. Medan: KBM Indonesia.
Salim. (2015). Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Mataram: Sinar
Grafika.
Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: CV.
Penerbit Qiara Media.
Sudarmaji, E. (2022). Digital Business. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabet.
Suparmin, S. (2020). Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum. Medan: CV. Manhaji.
Zulham. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Jurnal/Artikel:
Andika, M., Masithoh, S., & Kholiq, Y. N. (2021). Efektivitas Marketplace Shopee sebagai Marketplace Belanja Online yang Paling Disukai Mahasiswa. Jurnal Education and Technology, Volume 1 (Nomor 1, June 2021), 24-29.
Aryani, A. P., & Susanti, L. E. (2022). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Online pada Marketplace terhadap Konsumen. Jurnal Legal Perspective, Volume 02 (Nomor 1, 2022), 20-29.
Hanim, L. (2015). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi. Jurnal Dinamika Hukum,
Volume 11 (Nomor 4, Februari 2015), 5972.
Mujiyana, I. E. (2016). Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan
Pembelian Via Internet Pada Toko Online. Jurnal Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Volume 8 (Nomor 3, September 2016) 143-152.
Muliya, L. S. (2020). Promosi Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 1-18.
Refaldi, A., Kurniaty, K., & Kadir, A. (2023). Pengaruh Promosi, Potongan Harga Dan Pelayanan Terhadap Volume Penjualan (Studi Pada PT. Sumber Alfaria Trijaya) Alfamart. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi, Volume 1 (Nomor 4, Oktober 2023), 172-182.
Sharon, G. (2018). Ganti Rugi Dalam Metode Promosi Yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Binamulia Hukum, Volume 7 ( Nomor 1, Juli 2018), 50-70.
Umboh, A. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia. Jurnal Lex Privatum, Volume 5 (Nomor 6,
Agustus 2018), 45-52.
Yulius, L. (2014). Tanggung Jawab Peaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen. Jurnal Lex Privatum, Volume 1 (Nomor 3, Juli 2014), 28-39.
Yustiani, R., & Yunanto, R. (2017). Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi. Jurnal Komputer dan Informatika (KOMPUTA),
Volume 6 (Nomor 2, Oktober 2017), 4348.
Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338).
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813).
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja.