ANALISIS PASAL 100 UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG HUKUMAN MATI BERSYARAT BERDASARKAN ASAS KEADILAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
Isi Artikel Utama
Abstrak
This study aims (1) to find out and analyze how the mechanism for implementing the death penalty according to current regulations in Indonesia, (2) to find out the inhibiting factors in the implementation of the death penalty after the judge's decision. The type of research used by researchers is normative legal research, namely through a statutory approach, and a conceptual approach. The sources of legal materials used are the 1945 Constitution, Presidential Regulation, and Regulation of the Chief of Police. The technique of collecting legal materials carried out is by reviewing or analyzing laws and regulations, the 1945 Constitution, and other regulations. The results showed that (1) From the regulations related to the procedures for the implementation of the death penalty in Law No. 2 / PNPS / 1964 has not regulated the deadline for the implementation of the death penalty. It only regulates the extent of notification before execution, which is 3 x 24 hours. This uncertainty certainly creates legal uncertainty and will have an impact on the psychology of the convict. In Indonesia itself, regarding the time span after the judge's decision until he will actually be executed, in fact, it takes quite a long time. Because in casu laws and regulations do not regulate this. Regarding when the convict will be executed depends entirely on the policy of the prosecutor as executor. This cannot be done because the law in Indonesia should regulate in terms of material, formal, and implementation laws. (2) Regarding the inhibiting factors of the death penalty after the judge's decision, there are many such as statutory factors, law enforcement, and facilities. Therefore, it is necessary to regulate the implementation of the death penalty. Because the absence of this rule causes its own confusion for the community and also convicts sentenced to death. In addition, it is hoped that through the new Criminal Code, it is explained what conditions must be met by convicts so that the death penalty can be changed to a life sentence. Because when viewed from the existing rules, it is only explained related to the perpetrator's remorse and the perpetrator's relationship in criminal acts. If you only pay attention to these two factors, it is feared that in the future it will cause repeat crimes.
Rincian Artikel
Referensi
Ajie Ramdan. 2018. “Kebijakan Pidana Mati Dalam Rkuhp Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan Ham.” Arena Hukum 11 (3): 600–617. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.10.
Anjari, Warih. 2015, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Widya Yustisia, 1 (2). BBC. 2018. “Negara Yang Masih Mempertahankan Pidana Mati.” Bbc. 2018.
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45859508.
Dheey. (2020). Retrieved from Perbedaan Hukuman mati dan hukuman seumur hidup:
https://id.quora.com/Apa-perbedaan-antara-hukuman-mati-dan-hukuman-seumur-hidup
Ferawati. 2015. “Kajian Hukum Dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana
Narkotika.” Jurnal Ilmu Hukum 4 (3): 138–50.
Harruma, I. (2022, April). Retrieved from Pro Kontra Hukuman Mati: https://nasional.kompas.com/read/2022/04/30/22300021/pro-kontra-hkuman-mati H. Asmu'i Syarkow (2020), "Hukuman Mati dan Konsep Diat", https://pa-
semarang.go.id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/604-hukuman-mati-dan-konsep-diat
ICJR. (2023). laporan situasi kebijakan pidana mati di Indonesia 2022. Jakarta: institute for criminal justice reform.
Indonesia, A. I. (2022, May). Retrieved from Laporan Hukuman Mati 2021: Vonis mati di
Indonesia terus dipertahankan tanpa alasan: https://www.amnesty.id/laporan-hukuman-mati-
2021-vonis-mati-di-indonesia-terus-dipertahankan-tanpa-alasan/
Januario,Eka,Gregorius. 2023.“Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dalam Studi Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Norfriansyah
Yosua Hutabarat”, Jurnal Ilmu Sosial.Volume 1.Nomor 1.
Lindsey, T. (2018). Indonesian Constitutional Reform : Muddiling Towards dEMOCRACY . Public Law in East Asia.
Nabila, A. Z. (2023, Februari 15). Retrieved from Ini Perbedaan Hukuman Mati dan Seumur Hidup, Jangan Keliru: https://news.indozone.id/news/911585737/ini-perbedaan-hukumanmati-dan-seumur-hidup-jangan-keliru-
Nafiatul Munawaroh. (2023). Alasan Penundaan Eksekusi Mati. https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-alasan-penundaan-eksekusi-pidana-matilt53df2c50e4980
Nata Sukam Bangun,2017, Eksistensi Pidana Mati Dalam Hukum Indonesia. Volume 5. Nomor
3.
Ningrum, D.K., Ispiyarso, B., & Pujiono, P. (2016). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di
Bidang Perpajakan sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara. Law Reform, 12 (2), 209 - 221.
Nugraha, P. M. M. dalam D. P. (2017). Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia. Cet 1. Thafa Media.
Puspasari, Setyaningrum, (2023). "Nirbaya, Sisi Kelam Lokasi Eksekusi Hukuman Mati di Nusakambangan", https://regional.kompas.com/read/2023/02/15/163636378/nirbayasisi-kelam-lokasi-eksekusi-hukuman-mati-di-nusakambangan?page=all.
Putra, R. S. P., Sularto, R. B., & Hardjanto, U. S. (2016). Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1–18.
Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2(2), 263–276.
Rosa Kumalasari. 2016, Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM. Volume 2. Nomor 1.
Saptohutomo, A. S. (2022, Desember 18). Retrieved from Pidana Mati dengan Masa Percobaan di KUHP Baru Disebut Jadi Jalan Tengah:
https://nasional.kompas.com/read/2022/12/18/22242901/pidana-mati-dengan-masapercobaan-di-kuhp-baru-disebut-jadi-jalan-tengah
Suwarko, D. (2018). Pendanaan Terorisme : Pergeseran Politik Hukum Penegahan Dan Pemberantasannya Di Indonesia. Genta Publishing
Tanjung, E. (2021, November 19). Ditolak Pegiat HAM, Jaksa Agung Bersikukuh Terapkan
Hukuman Mati Korupto. Retrieved from https://www.suara.com/news/2021/11/19/000500/ditolak-pegiat-ham-jaksa-agung-
bersikukuh-terapkan-hukuman-mati-koruptor?page=all
Veive Large Hamenda. 2013, Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. Volume 2. Nomor 1
Widayat, L. S. (2016). Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus. Jurnal Negara Hukum
PERATURAN UNDANG - UNDANG :
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti, (Lembaran Negara Nomor 146 Tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara Nomor 730).
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 244 Kitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana tentang Kasasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).
Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Abolisi, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46340).
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2010 atas perubahan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150).
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukuman Mati Bersyarat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tentang Aturan Peralihan Undang - Undang Dasar 1945 Penetapan Presiden No.2 Tahun 1945 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
TAP MPR NO XVII Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati