KAJIAN HUKUM PEWARISAN HARTA BENDA TERHADAP ANAK PEREMPUAN YANG SUDAH KAWIN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI
Isi Artikel Utama
Abstrak
Inheritance aims to transfer rights and responsibilities for something material or non-material from one party to another party called the heir. This research aims to (1) determine the position of women in terms of inheritance from the perspective of Balinese Customary Law. (2) To determine the legal consequences of handing over inheritance rights to married women from the perspective of Customary Law in Bali. The type of research used is normative legal research, namely research based on statutory regulations. In this research, a statutory approach is used by examining statutory regulations related to research. The technique for collecting legal materials in this research is using document study techniques, namely by studying data collected from archival research or literature studies such as books, papers, articles, journals, newspapers or the works of legal experts. With this research, it was found that (1) Balinese society is patriarchal, so women are not prioritized in becoming heirs (2) with the Decree of the Main Council of Pakraman Village, Bali Province No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Regarding the inheritance of Balinese Hindu women, which has legal force, married women are given inheritance rights to their parents' property.
Rincian Artikel
Referensi
Gulton, Elfrida. 2014. Hukum Waris Adat Di Indonesia. Jakarta: Literataai.
Haar, Ter. 2014. Beginselen en stelses van het adatrecht, JB. Wolters Groningen.Cetakan ke-5. Jakarta: 4E Druk.
Hadikusuma, Himan. 2014. Hukum Waris Adat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Hadikusuma, Himan. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Cetakan Ke-1, Bandung: Mandar Maju.
Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
Nasution, Amin Husein. 2012. Hukum Kewarisan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
Padjodikoro, Wirjono. 2013. Hukum Waris di Indonesia. Bandung: PT. Aditya Bakti
Perangin, Efendi. 2018. Hukum Waris. Depok: Rajawali Pers Pilto. 2014. Hukum Waris. Bandung: PT: Aditya Bhakti
Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka.
Sembiring, Rosdinar. 2017. Hukum Keluarga: Harga-Harta Benda dalam Perkawinan. Rajawali Pers. Depok
Satriyo, Juswito. 2014. Hukum Waris. Bandung: Alumni.
Suparman, Erman. 2018. Hukum waris Indonesia : dalam perspektif islam, adat, dan bw (edisi revisi). Bandung : Refika Aditama
Soepomo. 2014. Bab-Bab tentang hukum adat. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika Suparman, Erman. 2014. Intisari Hukum Waris Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Usman, Rahmadi. 2016. Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan di Indonesia. Jakarta: Sinar grafika.
Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. 2002. Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
Windia, W.P. dkk. 2011. Perkawinan Pada Gelahang di Bali. Udayana University Press. Denpasar
Wicaksono, Satriyo. 2014. Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan. Jakarta: Visimedia
Artikel
Adnyani, N. K. S. (2016). Cooperative performance measurement as an efforts in supporting microfinance institutions business development (Viewed from the Perspective Of Law No. 1 Year 2013. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 9(4), 30-37.
Adnyani, N. K. S. (2019, January). Food Security Based on Pancasila Economic Democracy. In International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 2018) (pp. 112-116). Atlantis Press.
Adnyani, N. K. S., Mandriani, N. N., & Asrini, N. K. P. (2019). Policy Model Of Financial Responsibility And Measurement Of Bali Women Performance In Sekaa Cingkreman (Feasibility Study Of Public Services). Ganesha Law Review, 1(1), 68-76.
Adnyani, N. K. S. (2021). Legal Instruments for Control of Sustainable Tourism Investment in Bali from Citizenship Ecological Perspective. International Journal of Community Service Learning, 5(4), 333-341.
Adnyani, N. K. S., Atmaja, G. M. W., & Sudantra, I. K. (2022). Recognition the Role of Traditional Villages in Tourism Development from The Legal Pluralism Perspective. International Journal of Social Science and Business, 6(1), 120-127.
Adnyani, Ni Ketut Sari, (2019). Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung. Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 3 (2) hlm 123.
Adnyani, Ni Ketut Sari. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora. Vol. 6 (2) hlm 170-171.
Ahyani, Sri. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah. Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 34 (1) hlm 32.
Anggraini, Putu Maria Ratih, and I. Wayan Titra Gunawijaya. 2020. "Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali." Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu Volume 2, Nomor 1, (hlm. 44-52)
Ariani, Ni Kadek Riska, and AA Kt Sudiana. 2022. "Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali." Jurnal Hukum Mahasiswa Voluime 2, Nomor 2, (hlm. 521-534).
Arif, M. Syaikhul. 2022. "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat." Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Volume 5, Nomor 1. (hlm. 84-92)
Baihaqi, Ahmad. 2019. "Sistem Kewarisan Mayorat Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Muslim (Studi Di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung)." Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik . Volume 10, Nomor 1, (hlm. 17-32).
Cahyani, Firnanda Arifatul, and Dia Aisa Amelda. 2022. "Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali." Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 3, Nomor 6, (hlm. 448-459)
Dian, Ridwan Arifin Karin Aulia Rahmadhanty. 2018. "Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia." Normative Jurnal Ilmiah Hukum Volume 6, Nomor 2 (hlm. 66-78).
Eric. 2019. "Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau." Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Voume 3, Nomor 1, (hlm. 61-70).
Febriawanti, Dinta, and Intan Apriyanti Mansur. 2020. "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." Media Iuris, Voulme 3, Nomor 2, (hlm. 119-132).
Fauzan, R. (2020, November). “Penulisan Sejarah Lokal Indonesia (Wacana Magis- Religio Hingga Pendekatan Multidimensional)”. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP, Volume 3 Nomor 1, (hlm. 367-375).
Kaban, Maria. 2016"Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo." Jurnal Hukum Waris. Volume 4, Nomor 2, (hlm. 41-52)
Nangka, Bravo. 2019. "Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan." Lex Privatum Volume (hlm. 145-155)
Sari Adnyani 2016. ”Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender”. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 5, No. 1, April 2016
Sari, Indah. 2018. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 5, Nomor 1, (hlm. 1-20).
Siddik, M. Farid As. 2022. “Sistem Kewarisan Mayorat Perempuan Dalam Adat Semende Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan). Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Jurnal Hukum Adat, Volume 2, Nomor 4. (hlm. 55-65).
Siregar, Fatahuddin Aziz. 2019. "Sistem Kewarisan Adat Batak Di Tapanuli Selatan." ADHKI: Journal of Islamic Family Law, Volume 1, Nomor 2 (hlm. 111-124).
Sudiatmaka K, Adnyani NK, Windari RA. Putusan MUDP Bali No. 01/Kep/PSM- 3MDP Bali/X/2010 Sebagai Legitimasi Formal Anak Perempuan Berhak Mewaris di Kabupaten Buleleng. InSeminar Nasional Riset Inovatif. Sanur, Bali: Undiksha Press 2016.
Sudiatmaka, Ketut. 2016. “Realisasi Isi Keputusan Pesamuan Agung III Mudp Bali No. 01/Kep/Psm-3 Mdp Bali/X/2010 Terkait Dengan Anak Perempuan Termasuk Berhak Mewaris (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng)” Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Volume 5, Nomor 1, (hlm 770-782)
Suryanata, I Wayan Ferry. 2021. “Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender.” Jurnal Hukum Agama Hindu. Volume 11, Nomor 2 (hlm. 1-19).
Warsita, I. Putu Andre, I. Made Suwitra, and I. Ketut Sukadana. 2020. "Hak Wanita Tunggal terhadap Warisan dalam Hukum Adat Bali." Jurnal Analogi Hukum Volume 2, Nomor 1, (hlm. 83-87)
Wintari, Made Erna, and Gede Agus Suparta. 2022. "Sistem Kewarisan: Hak Wanita dalam Hukum Adat Bali." Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu, Volume 6, Nomor 1 (hlm. 67-75).
Wulandari, Andi Sri Rezky. 2018. "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." Jurnal Cahaya Keadilan Volume 5, Nomor 2. (hlm. 1-21).
Zein, Nurhayati. 2023. "Lokal Wisdom: Pelaksanaan dan Pergeseran Sistem Waris Mayorat di Indonesia." Jurnal An-Nahl Volume 10, Nomor 1, (hlm. 45-52)
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 2014 NOMOR 244)
Peraturan daerah Nomor 4
tahun 2019
Tentang Desa Adat di Bali (LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 4).
Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No.01/KeP/Psm- 3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 oktober 2010