MILITANSI ASN DALAM POLA PIKIR FUNGSIONAL (JF)

Abstract

Abstrak

Reformasi birokrasi Indonesia memasuki fase penting melalui penerapan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 yang menegaskan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Perubahan ini menuntut pergeseran pola pikir ASN dari orientasi hirarkis menuju orientasi kompetensi, profesionalisme, etika, dan kolaborasi. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep militansi ASN sebagai semangat kerja profesional dalam mendukung pola pikir fungsional, serta menganalisis struktur, mekanisme, dan etika kerja melalui kerangka Segitiga Kerja. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui kajian regulasi, analisis dokumen, serta studi literatur dari jurnal nasional, internasional, buku, dan publikasi ilmiah terkait birokrasi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa militansi ASN mencakup ketangguhan, integritas, kemampuan adaptif, profesionalitas, kompetensi digital, dan kapasitas kolaboratif. Kompetensi digital menjadi pilar penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi, sementara kolaborasi menjadi dimensi fundamental dalam kerja lintas fungsi di organisasi publik. Segitiga Kerja yang memadukan struktur, mekanisme, dan etika terbukti memberikan kerangka operasional bagi ASN untuk bekerja secara konsisten, efektif, dan berintegritas. Penelitian juga menemukan berbagai tantangan mindset dalam reformasi birokrasi, seperti resistensi terhadap perubahan, lemahnya meritokrasi, kesenjangan kompetensi digital, dan problem etika. Kesimpulannya, keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada kemampuan ASN menginternalisasi pola pikir fungsional dan membangun militansi profesional yang mencakup inovasi, kolaborasi, etika, dan penguatan kapasitas digital untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kata kunci: ASN, jabatan fungsional, militansi dan reformasi birokrasi

Abstract

Indonesian bureaucratic reform has entered a crucial phase through the implementation of the Civil Servant Law No. 20 of 2023 and the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Regulation No. 1 of 2023, which emphasize the transformation of structural positions into functional positions. This change requires a shift in the mindset of civil servants from a hierarchical orientation to one of competence, professionalism, ethics, and collaboration. This article aims to examine the concept of civil servant militancy as a professional work spirit that supports a functional mindset, and to analyze the structure, mechanisms, and work ethics through the Work Triangle framework. The research uses qualitative descriptive methods through regulatory review, document analysis, and literature review from national and international journals, books, and scientific publications related to modern bureaucracy. The results show that civil servant militancy encompasses resilience, integrity, adaptive capacity, professionalism, digital competence, and collaborative capacity. Digital competence is a crucial pillar in improving the quality of technology-based public services, while collaboration is a fundamental dimension of cross-functional work in public organizations. The Work Triangle, which combines structure, mechanisms, and ethics, has been proven to provide an operational framework for civil servants to work consistently, effectively, and with integrity. Research also identified various mindset challenges in bureaucratic reform, such as resistance to change, weak meritocracy, a digital competency gap, and ethical issues. In conclusion, the success of bureaucratic reform depends heavily on the ability of civil servants to internalize a functional mindset and develop professional militancy that encompasses innovation, collaboration, ethics, and digital capacity building to create an adaptive, modern, and service-oriented bureaucracy.

Keywords : ASN, bureaucratic reform, functional positions and militancy