TANTANGAN SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Abstrak

Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia hanya
bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan
bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih baik.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Proses Litigasi atau Peradilan Anak secara khusus memang
sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang
mengedepankan sistem diversi. Dalam Proses Litigasi tidak boleh mengurangi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang
dan memperoleh pendidikan. Sistem pemidanaan edukatif bagi
anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang
Undang Nomor 3 Tahun 1997, terutama terkait dengan sanksi
yang dijatuhkan terhadap anak menurut Pasal 24 ayat (1), yakni
mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,
pembinaan dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada
Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang
bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
Sistem diversi yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan
Sistem diversi yang diterapkan di luar negeri. Dimana sistem
diversi bekerja sama dengan Departemen Sosial. Sesuai
UndangUndang No. 12 Tahun 2011 maka diversi harus
diutamakan kepada anak agar supaya tidak ada dampak
psikologis. Hambatan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan
edukatif maupun diversi bagi anak, dimana hakim di Indonesia
dalam penjatuhan pidana bagi anak yang berhadapan dengan
hukum hanya mengacu kepada undang-undang yang diterapkan
secara kaku tanpa memperhatikan latar belakang, kepentingan
anak, dan dampak psikologis anak terhadap putusan itu serta
tanpa mengedepankan keadilan bagi anak.