TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA
Article Sidebar
Published:
Sep 1, 2022
Keywords:
Tinjauan Yuridis, Transaksi Perbankan, Internet Banking
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, transaksi perbankan melalui internet banking di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif. Dalam pengumpulan data penelitian, dengan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya, baik yang berasal dari media cetak maupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Internet banking merupakan salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Transaksi perbankan melalui internet banking sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan mengenai transaksi perbankan melalui internet banking di Indonesia yang ada saat ini belum dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, baik pihak bank maupun nasabah. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan oleh pemerintah, namun substansi-substansi dari peraturan-peraturan yang ada belum menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak.
Article Details
How to Cite
Elisabeth Pudyastiwi, & Agoes Djatmiko. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 3(2), 172-182. Retrieved from https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/1708
Section
Articles
References
Bank Indonesia. 2004. Booklet Bank Indonesia. Jakarta : Bank Indonesia.
Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. Ganesha Law Review
Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (Pt. Bumi Resources Tbk). Ganesha Law Review.
Hartana. (2022). Analisis Peraturan Perundangan-Undangan Mengenai Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara. Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)
Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta : Kencana.
Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni. 2003. Pengenalan Teknologi Informasi. Yogyakarta: ANDI.
Margono, Suyud. 2000. ADR Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase roses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum (Revisi Cet). Kencana Prenada Media Group.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
Satrio., J. 1992. Hukum Perikatan. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Buku I. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Sembiring, Sentosa. 2000. Hukum Perbankan. Bandung : Mandar Maju.
Subekti., R. 1996. Hukum Perjanjian. Jakarta : PT. Inter Masa.
Suhardi, Gunarto. 2003. Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta : Kanisius.
Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank.
Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/175/KEP/DIR/1998 tentang Penyempurnaan Teknologi Sistem Informasi Bank dalam Menghadapi Tahun 2000.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Widiyono, Tri. 2006. Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Pernbankan di Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Widyanto, Eko Adi. 2012. Analisis Tingkat Kesehatan dan Kinerja Keuangan Bank dengan Menggunakan Metode Camel (Studi Kasus pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia Periode 2008-2010). Jurnal Eksis. Vol.8 (2): 2168-2357.
Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. Ganesha Law Review
Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (Pt. Bumi Resources Tbk). Ganesha Law Review.
Hartana. (2022). Analisis Peraturan Perundangan-Undangan Mengenai Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara. Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)
Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta : Kencana.
Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni. 2003. Pengenalan Teknologi Informasi. Yogyakarta: ANDI.
Margono, Suyud. 2000. ADR Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase roses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum (Revisi Cet). Kencana Prenada Media Group.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
Satrio., J. 1992. Hukum Perikatan. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Buku I. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Sembiring, Sentosa. 2000. Hukum Perbankan. Bandung : Mandar Maju.
Subekti., R. 1996. Hukum Perjanjian. Jakarta : PT. Inter Masa.
Suhardi, Gunarto. 2003. Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta : Kanisius.
Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank.
Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/175/KEP/DIR/1998 tentang Penyempurnaan Teknologi Sistem Informasi Bank dalam Menghadapi Tahun 2000.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Widiyono, Tri. 2006. Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Pernbankan di Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Widyanto, Eko Adi. 2012. Analisis Tingkat Kesehatan dan Kinerja Keuangan Bank dengan Menggunakan Metode Camel (Studi Kasus pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia Periode 2008-2010). Jurnal Eksis. Vol.8 (2): 2168-2357.