REVIEW ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BULELENG
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Disaster management is an effort made in order to reduce disaster risk through a series of activities in pre-, during and post-disaster situations. Laws and regulations are one of the references that can be used by BPBD Buleleng Regency in carrying out disaster management efforts. Without these regulations, the implementation will have an impact on the optimal optimization of resources in the implementation of disaster management. The purpose of this research is to review the implementation of laws and regulations on disaster management in Buleleng Regency. This research process was carried out by reviewing reading sources both through articles, relevant legal products and direct interviews with BPBD Buleleng district. The data used during the research process was obtained through searching relevant regulations on disaster management and combined with searches on the journal system using the keywords disaster management policies. Based on the research conducted, it is known that the policies used to frame the disaster management process were initiated through Law No. 24 of 2007 which was later decomposed into several regulations both at the ministry, provincial and district levels. BPBD Buleleng Regency has implemented this policy in carrying out disaster management, but what is considered important is regulation in the form of a Regional Regulation on Disaster Management so far it has not been realized.
Article Details
References
Fitrianto, M. R. (2020). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Pada BPBD Kabupaten Kediri). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 6(2), 197-201.
Khaldun, R. I., & Tawil, Y. P. (2019). Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011). Journal of Public Administration and Government, 1(2), 62-68.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828).
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830).
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Ristrini; Rukmini dan Oktarina. 2019. Analisis Implementasi Kebijakan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Vol.15, No.1, Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI : Surabaya.
Silmi, N. R., Nur, T., & Purwanti, D. (2019). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sukabumi. JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 1(1), 30-40.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).