Pengaruh Pemahaman Produk Hukum Kearsipan terhadap Kearsipan di Undiksha
DOI:
https://doi.org/10.23887/msip.v4i2.4296Keywords:
Understanding Archival LawAbstract
Abstrak
Pengelolaan arsip di Universitas Pendidikan Ganesha memerlukan pemahaman mendalam terhadap produk hukum kearsipan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi para arsiparis maupun pengelola kearsipan. Pemahaman ini bertujuan untuk memastikan tata kelola arsip dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, beberapa kendala masih ditemukan, seperti kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam memahami serta menerapkan produk hukum kearsipan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas regulasi kearsipan dalam mendukung pengelolaan arsip di lingkungan Undiksha. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengukur tingkat pemahaman pengelola kearsipan terhadap produk hukum kearsipan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen dengan populasi penelitian meliputi pengelola arsip yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor. Rancangan penelitian mencakup analisis data sebelum dan sesudah pengumpulan di lapangan untuk mengidentifikasi hubungan antara pemahaman produk hukum dan pelaksanaan tugas kearsipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 73% produk hukum kearsipan memengaruhi kinerja pengelolaan arsip. Namun, sekitar 50% pengelola arsip belum memahami produk hukum kearsipan, dan 80% belum menguasai dasar-dasar kearsipan. Sementara itu, 95% arsiparis memahami produk hukum kearsipan, tetapi masih menghadapi kendala dalam melaksanakan tugasnya. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas pengelola arsip melalui pelatihan dan pengembangan sistem kearsipan yang lebih efektif di Undiksha.
Kata kunci: Pemahaman Hukum Kearsipan
Abstract
Effective archival management at Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) requires a proper understanding of legal products governing archives issued by authorized officials as a guideline for managing records. This understanding aims to ensure that archivists or archival managers can carry out their duties and functions in accordance with their roles and responsibilities. However, the implementation of these legal products often faces challenges, such as whether the formulation of new archival legislation considers the potential impacts post-enactment, whether supplementary government regulations or operational guidelines are necessary, and whether these regulations effectively guarantee the expected archival practices. Other challenges include the influence of legal products on infrastructure availability and whether Undiksha’s human resources have the capacity to comprehend and implement the legal aspects of archival management. This study adopts a descriptive-qualitative approach to measure the level of understanding of archival managers at Undiksha regarding archival legal products, serving as a guide in archival management. The research design involves pre-field and post-field data analysis using observation, interviews, and document analysis instruments. The study population includes archival managers at Undiksha, as outlined in Rector Decree Number 12/UN.48/PT/2024 on the University Archival Team and Rector Decree Number 13/UN.48/PT/2024 on Archival Managers in the Undiksha Environment. The results show that 73% of archival legal products influence archival performance. Observations reveal that 80% of record creators delegate archival responsibilities to archival managers, though these managers remain tied to the units creating the records. Approximately 50% of archival managers lack sufficient understanding of archival legal products, while nearly 80% do not grasp the fundamentals of archiving. Meanwhile, 95% of archivists understand archival legal products but have not fully implemented archival tasks..
Keywords : Understanding Archival Law
References
Dr. Tami Rusli, S.H., M. Hum. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. In S. H. M. H. DR. Zainab Ompu Jainah (Ed.), Nucl. Phys. (Cetakan, S, Issue xiv + 296 hal : 15,5 x 23 cm). Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran. Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani), 10(2), 138–153.
Inggiz, R. T., Kushartono, T., & Amanita, A. (2019). Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Dialektika Hukum, 1(1), 1–29. https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.486
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. (2021). Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (pp. 1–114).
Menteri Pendidikan Nasional. (2008). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku (pp. 1–9).
Mudana, N., Yasa, I. M. Y., & ... (2022). Pengaruh Digital Archiving Model Terhadap Kinerja Kearsipan di Universitas Pendidikan Ganesha. … Sains Informasi Dan …. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/msip/article/download/2075/1050
Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Undang-Undang Republik Indonesia, 1–86. Presiden Republik Indonesia. (2011). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. In Sekretaris Negara (p. 201).
Sikumbang, S. M., & Dkk. (2019). Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan. In Universitas Terbuka (pp. 1–50). Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Yasa, I. M. Y., Meirawati, D. K., & ... (2021). Studi Analisis Sumber Daya Kearsipan Universitas Pendidikan Ganesha. Media Sains Informasi …. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/msip/article/download/2064/1039
Yasa, I. M. Y., Trisnayanti, K. A., & ... (2023). Autentikasi Arsip sebagai Legalitas Formal Pertanggungjawaban Kegiatan. Media Sains Informasi …. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/msip/article/view/3065
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Universitas Pendidikan Ganesha

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
 
						 
							 
 

