Pengaruh Pemahaman Produk Hukum Kearsipan terhadap Kearsipan di Undiksha
Abstract
Abstrak
Pengelolaan arsip di Universitas Pendidikan Ganesha memerlukan pemahaman mendalam
terhadap produk hukum kearsipan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi para arsiparis
maupun pengelola kearsipan. Pemahaman ini bertujuan untuk memastikan tata kelola arsip dilakukan
sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, beberapa kendala masih ditemukan, seperti kurangnya
kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam memahami serta menerapkan produk
hukum kearsipan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas regulasi kearsipan dalam
mendukung pengelolaan arsip di lingkungan Undiksha.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengukur tingkat
pemahaman pengelola kearsipan terhadap produk hukum kearsipan. Data dikumpulkan melalui
observasi, wawancara, dan analisis dokumen dengan populasi penelitian meliputi pengelola arsip
yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor. Rancangan penelitian mencakup analisis data
sebelum dan sesudah pengumpulan di lapangan untuk mengidentifikasi hubungan antara
pemahaman produk hukum dan pelaksanaan tugas kearsipan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 73% produk hukum kearsipan memengaruhi kinerja
pengelolaan arsip. Namun, sekitar 50% pengelola arsip belum memahami produk hukum kearsipan,
dan 80% belum menguasai dasar-dasar kearsipan. Sementara itu, 95% arsiparis memahami produk
hukum kearsipan, tetapi masih menghadapi kendala dalam melaksanakan tugasnya. Kondisi ini
menegaskan perlunya peningkatan kapasitas pengelola arsip melalui pelatihan dan pengembangan
sistem kearsipan yang lebih efektif di Undiksha.
Kata kunci: Pemahaman Hukum Kearsipan
Abstract
Effective archival management at Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) requires a
proper understanding of legal products governing archives issued by authorized officials as a guideline
for managing records. This understanding aims to ensure that archivists or archival managers can
carry out their duties and functions in accordance with their roles and responsibilities. However, the
implementation of these legal products often faces challenges, such as whether the formulation of new
archival legislation considers the potential impacts post-enactment, whether supplementary
government regulations or operational guidelines are necessary, and whether these regulations
effectively guarantee the expected archival practices. Other challenges include the influence of legal
products on infrastructure availability and whether Undiksha’s human resources have the capacity to
comprehend and implement the legal aspects of archival management.
This study adopts a descriptive-qualitative approach to measure the level of understanding of
archival managers at Undiksha regarding archival legal products, serving as a guide in archival
management. The research design involves pre-field and post-field data analysis using observation,
interviews, and document analysis instruments. The study population includes archival managers at
Undiksha, as outlined in Rector Decree Number 12/UN.48/PT/2024 on the University Archival Team
and Rector Decree Number 13/UN.48/PT/2024 on Archival Managers in the Undiksha Environment.
The results show that 73% of archival legal products influence archival performance.
Observations reveal that 80% of record creators delegate archival responsibilities to archival
managers, though these managers remain tied to the units creating the records. Approximately 50% of
archival managers lack sufficient understanding of archival legal products, while nearly 80% do not
grasp the fundamentals of archiving. Meanwhile, 95% of archivists understand archival legal products
but have not fully implemented archival tasks..
Keywords : Understanding Archival Law
References
Dr. Tami Rusli, S.H., M. Hum. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. In S. H. M. H. DR. Zainab
Ompu Jainah (Ed.), Nucl. Phys. (Cetakan, S, Issue xiv + 296 hal : 15,5 x 23 cm). Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran. Humani (Hukum Dan
Masyarakat Madani), 10(2), 138–153.
Inggiz, R. T., Kushartono, T., & Amanita, A. (2019). Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan
Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Dialektika
Hukum, 1(1), 1–29. https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.486
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. (2021). Peraturan Arsip Nasional Republik
Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (pp. 1–114). Menteri Pendidikan Nasional. (2008). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2
Tahun 2008 Tentang Buku (pp. 1–9). Mudana, N., Yasa, I. M. Y., & ... (2022). Pengaruh Digital Archiving Model Terhadap Kinerja
Kearsipan di Universitas Pendidikan Ganesha. … Sains Informasi Dan …. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/msip/article/download/2075/1050
Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2009 Tentang Kearsipan. Undang-Undang Republik Indonesia, 1–86. Presiden Republik Indonesia. (2011). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. In Sekretaris Negara (p. 201). Sikumbang, S. M., & Dkk. (2019). Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan. In
Universitas Terbuka (pp. 1–50). Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas
Hukum Universitas Indonesia. Yasa, I. M. Y., Meirawati, D. K., & ... (2021). Studi Analisis Sumber Daya Kearsipan
Universitas Pendidikan Ganesha. Media Sains Informasi …. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/msip/article/download/2064/1039
Yasa, I. M. Y., Trisnayanti, K. A., & ... (2023). Autentikasi Arsip sebagai Legalitas Formal
Pertanggungjawaban Kegiatan. Media Sains Informasi …. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/msip/article/view/3065