IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TERHADAP PELARANGAN PENJUALAN TANAH KELUAR DESA ADAT TISTA (STUDI KASUS DESA ADAT TISTA, KECAMATAN ABANG, KABUPATEN KARANGASEM)

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui implementasi pasal 26 ayat (1) UUPA terhadap penjualan tanah keluar Desa Adat Tista; (2) serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap penjualan tanah keluar desa di Desa Tista. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kelian Adat Desa Tista dan Jero Desa, serta melalui studi dokumen hukum, literatur, dan sumber sekunder terkait. Teknik non probability sampling dan purposive sampling diterapkan untuk pemilihan subjeknya, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai fenomena pelarangan penjualan tanah keluar desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Pasal 26 ayat (1) UUPA di Desa Adat Tista menunjukkan ketegangan antara hukum nasional dan hukum adat, khususnya dalam pengalihan hak atas tanah ulayat. Meskipun aturan tersebut bertujuan menjaga hak milik adat, praktik di lapangan kerap diwarnai transaksi dengan pihak luar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya kedaulatan budaya. Penguatan peran lembaga adat dan sinkronisasi regulasi menjadi kunci menjaga keberlanjutan tanah komunal masyarakat adat; (2) Penjualan tanah keluar wilayah ulayat di Desa Tista tanpa persetujuan adat dan BPN berisiko batal demi hukum serta sanksi administratif. Akta jual beli dianggap tidak sah, sehingga hak milik tidak tercatat secara resmi. Transaksi ilegal memicu sanksi moral oleh krama desa dan tindakan penertiban oleh aparat pemerintah. Selain potensi
pembatalan perjanjian, pelaku dapat dikenai denda administratif dan kehilangan perlindungan hukum komunal atas tanah tersebut, disertai kekhawatiran erosi identitas budaya dan konflik sosial antar warga, serta proses litigasi.