KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 36/PDT/2017/PT DPS)

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui kepastian hukum sertifikat hak milik atas tanah dalam penyelesaian sengketa tanah; (2) serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa sertifikat hak milik atas tanah terhadap Putusan Nomor 36/Pdt/2017/PT Dps. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Penelitian ini memanfaatkan sumber bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kepastian hukum atas sertifikat hak milik tanah, yang didukung oleh pendaftaran tanah terintegrasi dengan data fisik dan
yuridis serta proses administratif yang akurat, merupakan fondasi penting penyelesaian sengketa pertanahan, dimana konsep “rechtsverwerking” dan peran hakim independen menjadi penyeimbang, sebagaimana ditegaskan dalam putusan MA Nomor 36/Pdt/2017/PT DPS yang menyatakan kewenangan pembatalan sertifikat merupakan tugas instansi Agraria; (2) Hakim menyelesaikan sengketa sertifikat hak milik atas tanah dengan pertimbangan komprehensif dan berimbang antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, mengakui kekuatan pembuktian sertifikat yang sah kecuali ada bukti kuat cacat administrasi atau kepemilikan berbeda, serta mempertimbangkan prinsip administrasi, struktur hukum termasuk interpretasi UU No. 5/1960 dan PP No. 24/1997 serta nilai budaya hukum dan persepsi masyarakat terhadap keadilan.