AKTUALISASI PENDIDIKAN POLITIK DAN KESADARAN HUKUM PEMUDA TERHADAP DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK DI WILAYAH KEPULAUAN KOTA TERNATE

Abstract

Kota Ternate terdiri atas delapan kecamatan, tiga di antaranya berada di pulau yang terpisah dari pusat pemerintahan kota, sehingga peluang pemuda memperoleh pendidikan politik dan hukum tidak dapat diasumsikan seragam. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi kondisi kewilayahan, saluran pendidikan politik dan hukum, serta respons kelembagaan yang terdokumentasi di Kota Ternate, lalu menganalisisnya dengan kategori lingkungan, input, konversi, output, dan umpan balik dalam teori sistem politik David Easton. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan berupa kajian dokumen terarah; dari 37 kandidat dokumen, 28 sumber dianalisis melalui kondensasi, penyajian, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dokumen yang diperiksa menunjukkan perbedaan kondisi akses antarkecamatan: sembilan dari 18 kelurahan di kecamatan pulau belum menerima sinyal internet seluler 4G/LTE, sedangkan seluruh kelurahan di tiga kecamatan pusat kota telah menerimanya. Input tuntutan pemuda terdokumentasi pada aksi mahasiswa 1 September 2025, sedangkan output kelembagaan berupa arah pendidikan politik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025–2029, kelurahan sadar hukum, penyuluhan hukum bagi pelajar, dan pos bantuan hukum. Sebaran peserta menurut usia dan wilayah serta dampak program belum terdokumentasi, dan dokumen tindak lanjut atas tuntutan tidak ditemukan dalam korpus, sehingga mata rantai konversi dan umpan balik belum dapat ditelusuri. Artikel ini menyumbang peta bukti tersebut serta usulan strategi pendidikan politik dan hukum melalui sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan beserta indikator evaluasinya.